Disparda Target 7.600 Tenaga Kerja Hotel dan Restoran Tersertifikasi
Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kota Denpasar menargetkan sebanyak 7.600 tenaga kerja hotel dan restoran tersertifikasi hingga tahun 2018 mendatang.
DENPASAR, NusaBali
Hal ini menyusul kerjasama Pemkot Denpasar dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang membiayai 23.000 sertifikasi gratis untuk Bali. Sementara kondisi saat ini, baru 2.000 tenaga kerja hotel dan 400-an tenaga kerja restoran di Denpasar yang mengantongi sertifikasi. Demikian diungkapkan Kepala Disparda Kota Denpasar, I Wayan Gunawan saat ditemuai disela-sela Muscab PHRI Kota Denpasar belum lama ini.
"Targetnya mau kita tuntaskan hingga tahun 2017. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan, sehingga kerjasama dengan BNSP ini tidak sia-sia," jelasnya. Hal yang menjadi penghambat dilakukannya sertifikasi profesi ini, diakui Gunawan karena masalah waktu dan tempat. Sebab, untuk melakukan sertifikasi seorang tenaga kerja dalam beberapa hari wajib mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi. Kata Gunawan, tempat uji kompetensi (TUK) bisa dilakukan dimana saja, sepanjang memungkinkan menurut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). "Kita sudah kasi solusi, supaya tempat uji kompetensi (TUK) nya didekatkan dengan hotel dan restoran. Sehingga tidak terlalu banyak buang waktu. Kita juga tidak ingin dalam melakukan sertifikasi, mereka banyak meninggalkan tugas dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Di Denpasar tercatat sebanyak 33 hotel berbintang, 247 hotel non bintang dan selebihnya terdiri dari villa dan pondok wisata. Selain sertifikasi tenaga kerja, usaha hotel dan restoran ini juga wajib melakukan sertifikasi. "Pemerintah tidak terlibat terlalu banyak dalam sertifikasi tempat usaha ini. Kita hanya faslitasi dan mengimbau kalau misal ada aturan baru. Rekomendasi tetap kita keluarkan untuk memperlancar sertifikasi usaha. Sedangkan untuk prosesnya, sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi USaha (LSU)," imbuhnya.
Untuk diketahui, BNSP menfasilitasi 23.000 sertifikasi gratis untuk tenaga kerja di Bali, termasuk Denpasar. Namun secara umum baru terpakai 2.000an. Minimnya minat tenaga kerja untuk melakukan sertifikasi ini, diduga akibat kurang pahamnya tenaga kerja terhadap sertifikasi ini.
Walikota Rai Mantra mengatakan tidak saja fokus pada sertifikasi profesi pariwisata, namun pihaknya segera melakukan sertifikasi kepada seluruh komponen ketenaga kerjaan lainnya yang ada di Kota Denpasar.
Rai Mantra berharap seluruh guru atau pengurus sekolah bekerja sama dengan sekolah lain yang ada di Kota Denpasar dan bersinergi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Menurutnya LSP itu tidak mungkin satu sekolah satu LSP tetapi bisa dipergunakan beberapa sekolah. Memang berat dan harus ada pengorbanan untuk memulai sesuatu yang baru tapi diharapkan dengan ini Denpasar bisa menjawab tantangan apa yang dibutuhkan. "Jika ini sudah dimulai akan mampu memberi daya saing tinggi dan nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Denpasar," ujarnya. nvi
"Targetnya mau kita tuntaskan hingga tahun 2017. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan, sehingga kerjasama dengan BNSP ini tidak sia-sia," jelasnya. Hal yang menjadi penghambat dilakukannya sertifikasi profesi ini, diakui Gunawan karena masalah waktu dan tempat. Sebab, untuk melakukan sertifikasi seorang tenaga kerja dalam beberapa hari wajib mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi. Kata Gunawan, tempat uji kompetensi (TUK) bisa dilakukan dimana saja, sepanjang memungkinkan menurut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). "Kita sudah kasi solusi, supaya tempat uji kompetensi (TUK) nya didekatkan dengan hotel dan restoran. Sehingga tidak terlalu banyak buang waktu. Kita juga tidak ingin dalam melakukan sertifikasi, mereka banyak meninggalkan tugas dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Di Denpasar tercatat sebanyak 33 hotel berbintang, 247 hotel non bintang dan selebihnya terdiri dari villa dan pondok wisata. Selain sertifikasi tenaga kerja, usaha hotel dan restoran ini juga wajib melakukan sertifikasi. "Pemerintah tidak terlibat terlalu banyak dalam sertifikasi tempat usaha ini. Kita hanya faslitasi dan mengimbau kalau misal ada aturan baru. Rekomendasi tetap kita keluarkan untuk memperlancar sertifikasi usaha. Sedangkan untuk prosesnya, sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi USaha (LSU)," imbuhnya.
Untuk diketahui, BNSP menfasilitasi 23.000 sertifikasi gratis untuk tenaga kerja di Bali, termasuk Denpasar. Namun secara umum baru terpakai 2.000an. Minimnya minat tenaga kerja untuk melakukan sertifikasi ini, diduga akibat kurang pahamnya tenaga kerja terhadap sertifikasi ini.
Walikota Rai Mantra mengatakan tidak saja fokus pada sertifikasi profesi pariwisata, namun pihaknya segera melakukan sertifikasi kepada seluruh komponen ketenaga kerjaan lainnya yang ada di Kota Denpasar.
Rai Mantra berharap seluruh guru atau pengurus sekolah bekerja sama dengan sekolah lain yang ada di Kota Denpasar dan bersinergi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Menurutnya LSP itu tidak mungkin satu sekolah satu LSP tetapi bisa dipergunakan beberapa sekolah. Memang berat dan harus ada pengorbanan untuk memulai sesuatu yang baru tapi diharapkan dengan ini Denpasar bisa menjawab tantangan apa yang dibutuhkan. "Jika ini sudah dimulai akan mampu memberi daya saing tinggi dan nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Denpasar," ujarnya. nvi
Komentar