Ramai-ramai Protes karena Dicatut Sebagai Pendukung Paket Surya
Situasi politik di Gumi Panji Sakti kian memanas jelang Pilkada Buleleng 2017.
Korlap Paket Surya Lapor Diintimidasi
SINGARAJA, NusaBali
Salah satu koordinator lapangan (Korlap) pengumpul KTP dukungan untuk pasangan calon Independen Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (Paket Surya) melapor ke Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Buleleng, karena merasa diintimidasi oleh kepala desa (Perbekel). Sementara, warga Desa Bontihing, Kecamatan Sawan, Buleleng ramai-ramai protes ke Kantor Desa, karena namanya dicatut sebagai pendukung Paket Surya.
Sejumlah warga ramai-ramai mendatangi Kantor Desa Bontihing, Kamis (25/8), untuk menyampaikan keberatan karena KTP-nya masuk daftar dukungan Paket Surya. Padahal, selama ini mereka tidak pernah memberi KTP dukungan kepada Paket Surya. Mereka menduga indentitasnya telah dipalsukan.
Kehadiran warga ke Kantor Desa Bontihing kemarin diterima oleh Ketua LPM Desa Bontihing, I Made Tiarga, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat I Gede Arjana. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kubutambahan, Ni Komang Sri Astini, juga ikut hadir menerima warga yang keberatan.
Salah seorang warga Desa Bontihing, I Ketut Lencana, mengaku tidak pernah me-nyerahkan KTP atau kartu keluarga untuk kepentingan pencalonan Paket Surya maju ke Pilkada Buleleng 2017 melalui jalur Independen. Mereka baru tahun namanya masuk daftar pendukung Paket Surya, setelah didatangi petugas untuk verifikasi faktual KTP dukungan.
Didatangi petugas verifikasi, Ketut lencana pun pun keberatan, karena keluarganya masuk daftar dukungan Paket Surya. “Keponakan saya menyampaikan tidak pernah mendukung, tapi kok data identitasnya itu gampang sekali dipakai tanpa izin pemiliknya?” protes Lencana.
Sementara, Ketua LPM Desa Bontihing, Made Tiarga, menyatakan pengaduan warganya yang keberatan karena KTP-nya masuk daftar pendukung Paket Surya nantinya akan dibahas bersama Perbekel dan aparat terkait. Pihaknya mengimbau agar persoalan ini diselesaikan di tingkat desa, sehingga tidak memunculkan persoalan yang lebih luas dan menganggu kondusivitas. “Nanti kami akan bahas bersama. Bagaimana pun, ini menyangkut politik, kita harus menyikapi dengan hati-hati. Kalau bisa diselesaikan di tingkat desa,” tegas Made Tiarga.
Sedangkan anggota PPS Desa Bontihing, Gede Arjana, didampingi anggota Panwascam Kubutambahan, Sri Astini, mengatakan verivikasi factual dukungan Paket Surya di Desa Bontihing baru dilakukan selama dua hari, 24-25 Agustus 2016. Berdasar kewenangan yang diberikan KPU Buleleng, kata Arjana, pihaknya memverifikasi dukungan sesuai dokumen yang ada.
Sesuai kewenangan itu, warga yang tidak merasa mendukung saat dilakukan verifikasi factual, maka dinyatakan tidak mendukung dengan menandatangani surat pernyataan ‘tidak mendukung’. Terkait keberatan warga yang mengaku tidak pernah menyerahkan KTP dan identitas lainnya, menurut Arjana, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan.
“Sesuai tugas, kami hanya memverifikasi data yang kita terima dari KPU Kabupaten. Masalah tidak pernah menyerahkan KTP atau kartu identitas lainnya, itu bukan kewenangan kami untuk menganggapi. Siapa yang memasukkan atau meminta KTP, kami juga tidak tahu. Kami sudah koordinasikan ke KPU, tapi KPU juga sama tidak ada kewenangan,” jelas Arjana diamini Sri Astini.
Berdasarkan data yang diserahkan ke KPU Buleleng, KTP dukungan Paket Surya dari Desa Bontihing tercatat 520 KTP. Dari jumlah itu, baru 88 KTP yang dilakukan verifikasi factual selama dua hari terakhir. Hasilnya, dari 88 pemilik KTP itu, sebanyak 56 orang di antaranya tidak mendukung Paket Surya dan hanya 5 orang yang mendukung. Sisanya, 31 orang tidak ditemukan.
Desa Bontihing sendiri merupakan tanah kelahiran dr Nyoman Sutjidra SpOG, politisi PDIP yang kini menjabat Wakil Bupati Buleleng 2012-2017. Nyoman Sutjidra berpasangan dengan Putu Agus Suradnyana, Ketua DPC PDIP Buleleng yang kini menjabat Bupati Bulelengh 2012-2017. Pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra (PAS-Sutji) kembali akan diusung PDIP (dengan didukukung Hanura-NasDem) ke Pilkada Buleleng 2017.
Sementara itu, Korlap Pengumpul KTP dukungan Paket Surya, I Made Widiasa, 42, me-ngadukan kasus dugaan intimidasi dari Perbekel ke Kantor Panwas Pemilihan Buleleng di Jalan Pramuka, Singaraja, Kamis kemarin. Kesehariannya, Made Widiasa bekerja sebagai petugas security di PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Dalam laporannya ke Panwas, Made Widiasa mengaku diintimidasi oleh Perbekel Celukan Bawang, Moh Azhari, Rabu (24/8) pagi.
Saat melapor ke Panwas Pemilihan Buleleng kemarin, Widiasa didampingi Tim Advokasi Paket Surya, Made Agus Tanaya Somayadnya dan Elias Ello. Selain itu, Widiasa juga mengajak staf administrasi PLTU Celukan Bawang, I Gusti Dodik, sebagai saksi dugaan intimidasi tersebut.
Sebenarnya, ada dua saksi yang dilibatkan untuk memperkuat laporan Widiasa ke Panwas. Namun, saksi satunya lagi, Moh Giarto, yang merupakan Pimpinan Security PLTU Celukan Bawang, tidak bisa hadir karena ada urusan ke Denpasar.
Menurut Widiasa, intimidasi tersebut terjadi di tengah verifikasi factual dukungan KTP Paket Surya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa, Rabu pagi. Kisahnya, kala itu Perbekel Moh Azhari bersama Kepala Dusun (Kadus) Celukan Bawang, Irawan, mendatangi dirinya saat tugas jaga Kantor PLTU Celukan Bawang.
Nah, di situ Perbekel Celukan Bawang disebutkan kmengeluarkan kata-kata bernada ancaman terhadap Widiasa. Dalam ancamannya, Widiasa akan dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai security PLTU Celukan Bawang.
“Ini sudah intimidasi namanya. Saya diancam mau dikeluarkan dari pekerjaan security PLTU Celukan Bawang di hadapan staf dan pimpinan saya. Ini masalah harga diri, saya malu diancam seperti itu di hadapan staf dan pimpinan,” cerita Widiasa seusai melapor ke Panwas Pemilihan Buleleng, Kamis siang.
Pria asal Banjar Tegallengga, Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Buleleng ini mema-parkan, intimidasi dari Perbekel Celukan Bawang itu berkaitan dengan upaya pengumpulan KTP dukungan untuk Paket Surya yang dilakukannya selama ini di Dusun Brombong, Desa Celukan Bawang.
“Sebagai Perbekel, semestinya tidak pantas berbicara seperti itu. Jelas ini sudah masuk intimidasi. Tapi, kami serahkan prosesnya kepada Panwas Buleleng,” tandas anggota Tim Advokasi Paket Surya, Made Agus Tanaya Somayadnya, yang mendampingi Widiasa melapor ke Panwas Buleleng, Rabu kemarin.
Sedangkan Widiasa mengakui, jumlah KTP dukungan yang berhasil dikumpulkan di di Dusun Brombong, Desa Celukan Bawang sebanyak 300 KTP. Semuanya sudah di-serahkan kepada Paket Surya. “Saya kumpulkan KTP dukungan itu, karena saya ingin membantu Paket Surya dalam pencalonan,” papar Widiasa.
Sayangnya, Perbekel Celukan Bawang, Moh Azhari, belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan intimidasi hingga dilaporkan Korlap Pengumpul KTP Paket Surya. Beberapa kali dihubungi NusaBali melalui telepon, Kamis kemarin, terdengar nada sambung namun ponselnya tidak dijawab. Demikian pula dengan pesan singkat yang dikirim NusaBali belum dibalas.
Di sisi lain, Ketua Panwas Pemilihan Buleleng, Ni Ketut Aryani, menyatakan pihaknya belum bisa ambil keputusan apa pun terkait dengan laporan pendukung Paket Surya. Pihaknya masih harus melengkapi keterangan satu saksi lagi, sesuai nama saksi yang dilibatkan oleh pelapor Made Widiasa. Disinggung soal pemanggilan Perbekel Celukan Bawang selaku terlapor, menurut Aryani, itu tergantung hasil pemeriksaan dari keterangna pelapor dan dua saksi. “Nanti kita akan bahas. Kalau perlu pengembangan, ya kita undang terlapor. Jika tidak perlu, tentu kita tidak undang terlapor,” terang Aryani di Singaraja, Kamis kemarin. * k19
SINGARAJA, NusaBali
Salah satu koordinator lapangan (Korlap) pengumpul KTP dukungan untuk pasangan calon Independen Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (Paket Surya) melapor ke Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Buleleng, karena merasa diintimidasi oleh kepala desa (Perbekel). Sementara, warga Desa Bontihing, Kecamatan Sawan, Buleleng ramai-ramai protes ke Kantor Desa, karena namanya dicatut sebagai pendukung Paket Surya.
Sejumlah warga ramai-ramai mendatangi Kantor Desa Bontihing, Kamis (25/8), untuk menyampaikan keberatan karena KTP-nya masuk daftar dukungan Paket Surya. Padahal, selama ini mereka tidak pernah memberi KTP dukungan kepada Paket Surya. Mereka menduga indentitasnya telah dipalsukan.
Kehadiran warga ke Kantor Desa Bontihing kemarin diterima oleh Ketua LPM Desa Bontihing, I Made Tiarga, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat I Gede Arjana. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kubutambahan, Ni Komang Sri Astini, juga ikut hadir menerima warga yang keberatan.
Salah seorang warga Desa Bontihing, I Ketut Lencana, mengaku tidak pernah me-nyerahkan KTP atau kartu keluarga untuk kepentingan pencalonan Paket Surya maju ke Pilkada Buleleng 2017 melalui jalur Independen. Mereka baru tahun namanya masuk daftar pendukung Paket Surya, setelah didatangi petugas untuk verifikasi faktual KTP dukungan.
Didatangi petugas verifikasi, Ketut lencana pun pun keberatan, karena keluarganya masuk daftar dukungan Paket Surya. “Keponakan saya menyampaikan tidak pernah mendukung, tapi kok data identitasnya itu gampang sekali dipakai tanpa izin pemiliknya?” protes Lencana.
Sementara, Ketua LPM Desa Bontihing, Made Tiarga, menyatakan pengaduan warganya yang keberatan karena KTP-nya masuk daftar pendukung Paket Surya nantinya akan dibahas bersama Perbekel dan aparat terkait. Pihaknya mengimbau agar persoalan ini diselesaikan di tingkat desa, sehingga tidak memunculkan persoalan yang lebih luas dan menganggu kondusivitas. “Nanti kami akan bahas bersama. Bagaimana pun, ini menyangkut politik, kita harus menyikapi dengan hati-hati. Kalau bisa diselesaikan di tingkat desa,” tegas Made Tiarga.
Sedangkan anggota PPS Desa Bontihing, Gede Arjana, didampingi anggota Panwascam Kubutambahan, Sri Astini, mengatakan verivikasi factual dukungan Paket Surya di Desa Bontihing baru dilakukan selama dua hari, 24-25 Agustus 2016. Berdasar kewenangan yang diberikan KPU Buleleng, kata Arjana, pihaknya memverifikasi dukungan sesuai dokumen yang ada.
Sesuai kewenangan itu, warga yang tidak merasa mendukung saat dilakukan verifikasi factual, maka dinyatakan tidak mendukung dengan menandatangani surat pernyataan ‘tidak mendukung’. Terkait keberatan warga yang mengaku tidak pernah menyerahkan KTP dan identitas lainnya, menurut Arjana, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan.
“Sesuai tugas, kami hanya memverifikasi data yang kita terima dari KPU Kabupaten. Masalah tidak pernah menyerahkan KTP atau kartu identitas lainnya, itu bukan kewenangan kami untuk menganggapi. Siapa yang memasukkan atau meminta KTP, kami juga tidak tahu. Kami sudah koordinasikan ke KPU, tapi KPU juga sama tidak ada kewenangan,” jelas Arjana diamini Sri Astini.
Berdasarkan data yang diserahkan ke KPU Buleleng, KTP dukungan Paket Surya dari Desa Bontihing tercatat 520 KTP. Dari jumlah itu, baru 88 KTP yang dilakukan verifikasi factual selama dua hari terakhir. Hasilnya, dari 88 pemilik KTP itu, sebanyak 56 orang di antaranya tidak mendukung Paket Surya dan hanya 5 orang yang mendukung. Sisanya, 31 orang tidak ditemukan.
Desa Bontihing sendiri merupakan tanah kelahiran dr Nyoman Sutjidra SpOG, politisi PDIP yang kini menjabat Wakil Bupati Buleleng 2012-2017. Nyoman Sutjidra berpasangan dengan Putu Agus Suradnyana, Ketua DPC PDIP Buleleng yang kini menjabat Bupati Bulelengh 2012-2017. Pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra (PAS-Sutji) kembali akan diusung PDIP (dengan didukukung Hanura-NasDem) ke Pilkada Buleleng 2017.
Sementara itu, Korlap Pengumpul KTP dukungan Paket Surya, I Made Widiasa, 42, me-ngadukan kasus dugaan intimidasi dari Perbekel ke Kantor Panwas Pemilihan Buleleng di Jalan Pramuka, Singaraja, Kamis kemarin. Kesehariannya, Made Widiasa bekerja sebagai petugas security di PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Dalam laporannya ke Panwas, Made Widiasa mengaku diintimidasi oleh Perbekel Celukan Bawang, Moh Azhari, Rabu (24/8) pagi.
Saat melapor ke Panwas Pemilihan Buleleng kemarin, Widiasa didampingi Tim Advokasi Paket Surya, Made Agus Tanaya Somayadnya dan Elias Ello. Selain itu, Widiasa juga mengajak staf administrasi PLTU Celukan Bawang, I Gusti Dodik, sebagai saksi dugaan intimidasi tersebut.
Sebenarnya, ada dua saksi yang dilibatkan untuk memperkuat laporan Widiasa ke Panwas. Namun, saksi satunya lagi, Moh Giarto, yang merupakan Pimpinan Security PLTU Celukan Bawang, tidak bisa hadir karena ada urusan ke Denpasar.
Menurut Widiasa, intimidasi tersebut terjadi di tengah verifikasi factual dukungan KTP Paket Surya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa, Rabu pagi. Kisahnya, kala itu Perbekel Moh Azhari bersama Kepala Dusun (Kadus) Celukan Bawang, Irawan, mendatangi dirinya saat tugas jaga Kantor PLTU Celukan Bawang.
Nah, di situ Perbekel Celukan Bawang disebutkan kmengeluarkan kata-kata bernada ancaman terhadap Widiasa. Dalam ancamannya, Widiasa akan dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai security PLTU Celukan Bawang.
“Ini sudah intimidasi namanya. Saya diancam mau dikeluarkan dari pekerjaan security PLTU Celukan Bawang di hadapan staf dan pimpinan saya. Ini masalah harga diri, saya malu diancam seperti itu di hadapan staf dan pimpinan,” cerita Widiasa seusai melapor ke Panwas Pemilihan Buleleng, Kamis siang.
Pria asal Banjar Tegallengga, Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Buleleng ini mema-parkan, intimidasi dari Perbekel Celukan Bawang itu berkaitan dengan upaya pengumpulan KTP dukungan untuk Paket Surya yang dilakukannya selama ini di Dusun Brombong, Desa Celukan Bawang.
“Sebagai Perbekel, semestinya tidak pantas berbicara seperti itu. Jelas ini sudah masuk intimidasi. Tapi, kami serahkan prosesnya kepada Panwas Buleleng,” tandas anggota Tim Advokasi Paket Surya, Made Agus Tanaya Somayadnya, yang mendampingi Widiasa melapor ke Panwas Buleleng, Rabu kemarin.
Sedangkan Widiasa mengakui, jumlah KTP dukungan yang berhasil dikumpulkan di di Dusun Brombong, Desa Celukan Bawang sebanyak 300 KTP. Semuanya sudah di-serahkan kepada Paket Surya. “Saya kumpulkan KTP dukungan itu, karena saya ingin membantu Paket Surya dalam pencalonan,” papar Widiasa.
Sayangnya, Perbekel Celukan Bawang, Moh Azhari, belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan intimidasi hingga dilaporkan Korlap Pengumpul KTP Paket Surya. Beberapa kali dihubungi NusaBali melalui telepon, Kamis kemarin, terdengar nada sambung namun ponselnya tidak dijawab. Demikian pula dengan pesan singkat yang dikirim NusaBali belum dibalas.
Di sisi lain, Ketua Panwas Pemilihan Buleleng, Ni Ketut Aryani, menyatakan pihaknya belum bisa ambil keputusan apa pun terkait dengan laporan pendukung Paket Surya. Pihaknya masih harus melengkapi keterangan satu saksi lagi, sesuai nama saksi yang dilibatkan oleh pelapor Made Widiasa. Disinggung soal pemanggilan Perbekel Celukan Bawang selaku terlapor, menurut Aryani, itu tergantung hasil pemeriksaan dari keterangna pelapor dan dua saksi. “Nanti kita akan bahas. Kalau perlu pengembangan, ya kita undang terlapor. Jika tidak perlu, tentu kita tidak undang terlapor,” terang Aryani di Singaraja, Kamis kemarin. * k19
Komentar