Massa ForBali Duduki Gedung DPRD Bali 2 Jam
Ribuan massa ForBali dari 39 desa adat mendatangi Gedung DPRD Bali di kawasan Niti Mandala Denpasar, Kamis (25/8) sore.
DENPASAR, NusaBali
Mereka selama 2 jam ‘menduduki’ Gedung Dewan, sejak pukul 15.30 hingga 17.30 Wita, untuk menyampaikan aspirasi tolak Reklamasi Teluk Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.
Massa ForBali yang dikoordinasikan Wayan ‘Gendo’ Suardana merangsek Gedung DPRD Bali, setelah long march dari arah tenggara dengan start di Parkir Timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali ‘Bajra Sandhi’, Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Mereka bergerak sambil membentangkan kain dan baliho berisi penolakan Reklamasi Teluk Benoa.
Aksi massa ForBali ini mendapat pengawalan ketat 5 pleton pasukan (berkekuatan sekitar 600 personel) gabungan dari Polresta Denpasar, Brimob Polda Bali, Polsek Denpasar Timur, dan Polsek Denpasar Selatan. Para pendemo dengan atribut ‘Tolak Reklamasi Berkedok Revitalisasi’, antara lain, berasal dari Desa Adat Kepaon (Denpasar Selatan), Desa Adat Keisman (Denpasar Timur), Desa Adat Sumerta (Denpasar Timur), Desa Adat Renon (Denpasar Selatan), Desa Adat Legian (Kecamatan Kuta), Desa Adat Seminyak (Kecamatan Kuta), hingga Desa Adat Buduk (Kecamatan Mengwi, Badung).
“Reklamasi Teluk Benoa akan merusak Bali yang selama ini telah berjalan dengan konsep Tri Hita Karana,” ujar Bendesa Adat Renon, I Made Sutama, mantan birokrat Pemkot Denpasar yang kemarin gabung melakukan aksi tolak reklamasi bersama sejumlah bendesa adat lainnya. “Kita tidak akan pernah berhenti menolak Reklamasi Teluk Benoa. Kita datangi DPRD Bali ini, kita duduki DPRD Bali untuk menyampaikan penolakan kepada pemimpin-pemimpin kita di sini,” sambung Bendesa Adat Buduk, Ida Bagus Ketut Purbanegara.
Sedangkan perwakilan Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung mengi-ngnatkan masyarakat Bali jangan mau jadi masyarakat terpinggirkan. “Mari Tolak Reklamasi Teluk Benoa kalau kita tidak ingin terpinggirkan di tanah kelahiran sendiri. Kami menolak Reklamasi Teluk Benoa tidak ada unsur politis, tak ada bayaran apa pun,” katanya.
Sementara, Koordinaror ForBali, Gendo Suardana, menyatakan massa datang ke Gedung DPRD Bali, karena Kantor Dewan adalah rumah rakyat. Bendera yang terpasang di Gedung Dewan juga simbol rakyat yang duduk di DPRD. “Kami menggugat DPR, karena selama ini DPRD yang merupakan wakil rakyat, tidak pernah bersuara terhadap penolakan Reklamasi Teluk Benoa. Rakyat hanya berjalan sendiri," jelas Gendo.
Dalam aksinya di Gedung Dewan, Kamis sore, massa ForBali diterima dua anggota DPRD Bali. Mereka yang ditugasi Pimpinan Dewan untuk menerima pendemo masing-masing AA Ngurah Adhi Ardhana (anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar) dan I Gusti Putu Budiartha (anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar).
“Kami ditugaskan Ketua DPRD Bali (Nyoman Adi Wiryatama) untuk menerima saudara-saudara, karena pimpinan sedang kunjungan kerja,” ujar IGP Budiarta di hadapan massa ForBali. Budiarta menegskan, pihaknya selaku wakil rakyat juga berkomitmen mempertahankan tanah Bali yang kondisinya sudah semrawut. “Saya sudah koordinasi dengan pimpinan. Setelah 27 Agustus 2016, akan diagendakan lagi pertemuan dengan saudara-saudara,” janji politisi PDIP asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Sedangkan AAN Adhi Ardhana menegaskan Dewan tidak pernah diam terkait penolakan Reklamasi Teluk Benoa. "Dewan tidak pernah diam, kami sudah berupaya menemui dan menyampaika persoalan Reklamasi Teluk Benoa ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri. Semua keputusannya ada di tangan Presiden,” tegas Adhi Ardhana.
“Kami tanya dulu sekarang kehadapan kalian, pakah ada yang dibayar dan dipaksa? Sekarang bendesa yang menjadi pemutus akhir dari Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) itu sendiri," lanjut politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar ini.
SELANJUTNYA . . .
Massa ForBali yang dikoordinasikan Wayan ‘Gendo’ Suardana merangsek Gedung DPRD Bali, setelah long march dari arah tenggara dengan start di Parkir Timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali ‘Bajra Sandhi’, Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Mereka bergerak sambil membentangkan kain dan baliho berisi penolakan Reklamasi Teluk Benoa.
Aksi massa ForBali ini mendapat pengawalan ketat 5 pleton pasukan (berkekuatan sekitar 600 personel) gabungan dari Polresta Denpasar, Brimob Polda Bali, Polsek Denpasar Timur, dan Polsek Denpasar Selatan. Para pendemo dengan atribut ‘Tolak Reklamasi Berkedok Revitalisasi’, antara lain, berasal dari Desa Adat Kepaon (Denpasar Selatan), Desa Adat Keisman (Denpasar Timur), Desa Adat Sumerta (Denpasar Timur), Desa Adat Renon (Denpasar Selatan), Desa Adat Legian (Kecamatan Kuta), Desa Adat Seminyak (Kecamatan Kuta), hingga Desa Adat Buduk (Kecamatan Mengwi, Badung).
“Reklamasi Teluk Benoa akan merusak Bali yang selama ini telah berjalan dengan konsep Tri Hita Karana,” ujar Bendesa Adat Renon, I Made Sutama, mantan birokrat Pemkot Denpasar yang kemarin gabung melakukan aksi tolak reklamasi bersama sejumlah bendesa adat lainnya. “Kita tidak akan pernah berhenti menolak Reklamasi Teluk Benoa. Kita datangi DPRD Bali ini, kita duduki DPRD Bali untuk menyampaikan penolakan kepada pemimpin-pemimpin kita di sini,” sambung Bendesa Adat Buduk, Ida Bagus Ketut Purbanegara.
Sedangkan perwakilan Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung mengi-ngnatkan masyarakat Bali jangan mau jadi masyarakat terpinggirkan. “Mari Tolak Reklamasi Teluk Benoa kalau kita tidak ingin terpinggirkan di tanah kelahiran sendiri. Kami menolak Reklamasi Teluk Benoa tidak ada unsur politis, tak ada bayaran apa pun,” katanya.
Sementara, Koordinaror ForBali, Gendo Suardana, menyatakan massa datang ke Gedung DPRD Bali, karena Kantor Dewan adalah rumah rakyat. Bendera yang terpasang di Gedung Dewan juga simbol rakyat yang duduk di DPRD. “Kami menggugat DPR, karena selama ini DPRD yang merupakan wakil rakyat, tidak pernah bersuara terhadap penolakan Reklamasi Teluk Benoa. Rakyat hanya berjalan sendiri," jelas Gendo.
Dalam aksinya di Gedung Dewan, Kamis sore, massa ForBali diterima dua anggota DPRD Bali. Mereka yang ditugasi Pimpinan Dewan untuk menerima pendemo masing-masing AA Ngurah Adhi Ardhana (anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar) dan I Gusti Putu Budiartha (anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar).
“Kami ditugaskan Ketua DPRD Bali (Nyoman Adi Wiryatama) untuk menerima saudara-saudara, karena pimpinan sedang kunjungan kerja,” ujar IGP Budiarta di hadapan massa ForBali. Budiarta menegskan, pihaknya selaku wakil rakyat juga berkomitmen mempertahankan tanah Bali yang kondisinya sudah semrawut. “Saya sudah koordinasi dengan pimpinan. Setelah 27 Agustus 2016, akan diagendakan lagi pertemuan dengan saudara-saudara,” janji politisi PDIP asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Sedangkan AAN Adhi Ardhana menegaskan Dewan tidak pernah diam terkait penolakan Reklamasi Teluk Benoa. "Dewan tidak pernah diam, kami sudah berupaya menemui dan menyampaika persoalan Reklamasi Teluk Benoa ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri. Semua keputusannya ada di tangan Presiden,” tegas Adhi Ardhana.
“Kami tanya dulu sekarang kehadapan kalian, pakah ada yang dibayar dan dipaksa? Sekarang bendesa yang menjadi pemutus akhir dari Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) itu sendiri," lanjut politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar ini.
SELANJUTNYA . . .
Komentar