Baperjakat Tunggu Perintah Gubernur

Komisi I DPRD Bali meminta Pemprov Bali mengkaji dulu pegawai-pegawai yang mengabdi sebagai tenaga honor, apalagi banyak dari mereka yang  memiliki pengabdian belasan tahun.

DENPASAR,NusaBali
Terkait wacana Pemerintah Pusat merekrut 17 ribu CPNS se-Indonesia di Tahun 2017, Pemprov Bali belum berani memastikan akan merekrut abdi negara tersebut. Rekrutmen CPNS di Pemprov Bali tergantung perintah Gubernur Bali.

Kepala Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemprov Bali Tjokorda Ngurah Pemayun usai mengikuti Rakor Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Jumat (27/5), mengakui rencana Pemerintah Pusat merencanakan merekrut belasan ribu CPNS Tahun 2017. “Namun kami di Pemprov Bali belum tentu mengajukan kuota ke pusat. Ya, tergantung Pak Gubernur nanti,” kata Tjok Pemayun.

Menurutnya, saat ini Pemprov Bali mengalami penurunan jumlah PNS karena setiap tahun ada sekitar 200 orang pegawai yang pensiun. Namun demikian, kata dia, jika membuka kuota, Baperjakat tetap berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. “Belum berani bicara berapa kuota yang kita butuhkan. Meskipun Pusat akan membuka rekrutmen CPNS, kita belum tentu ambil kuota,” ujar mantan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.

Dikatakan Tjok Pemayun, dari penurunan jumlah PNS karena pensiun tersebut masih bisa ditutupi dengan adanya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Setiap tahunnya Bali mendapatkan kuota 35 orang jebolan STPDN. “Begitu lulus mereka disalurkan ke Pemprov Bali. Jadi yang pensiun masih ditutupi kebutuhannya,” ucap birokrat  asal Gianyar ini.

Saat ini, menurut Tjok Pemayun, jumlah PNS di Pemprov Bali mencapai sekitar 7.000 orang. Jumlah tersebut belum termasuk dari tenaga guru-guru SMA/SMK yang nantinya akan menjadi kewenangan Pemprov Bali. “Kalau dari sisi jumlah lumayan banyak. Belum lagi ada pegawai kontrak ,” imbuhnya.

Ketika ditanya hasil Rakor ASN di Jakarta, Tjok Pemayun mengatakan, masalah kuota rekrutmen CPNS tidak dibicarakan dalam rakor tersebut. Namun tentang disiplin  kepegawaian dibahas penuh. Bahkan, kata dia, ada unsur KPK yang memberikan paparan. Menurut Tjok Pemayun, penegakan disiplin PNS paling menjadi sorotan. “PNS di birokrasi (pemerintahan) yang paling banyak dapat sorotan. KPK meminta kita taat aturan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” tegas Tjok Pemayun.

Sementara itu, terkait rekrutmen CPNS Tahun 2017, Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, meminta Pemprov Bali mengkaji dulu pegawai-pegawai yang mengabdi sebagai tenaga honor, apalagi banyak dari mereka yang  memiliki pengabdian belasan tahun. “Kami juga menerima informasi akan ada rekrutmen CPNS tahun ini. Jangan sampai pegawainya numpuk-numpuk terus. Kalau ada rekrutmen CPNS lagi yang sudah mengabdi belasan tahun sebagai honorer ini bagaimana?” tanya Tama Tenaya.

Politisi PDIP Bali ini mengatakan, Pemprov Bali harus mengkaji secara matang kebutuhan pegawai di Pemprov Bali. “Bukan tidak penting membuka kuota, tetapi harus transparan. Kaji dengan terbuka. Kalau nanti numpuk-numpuk terus keberadaan mereka mubazir sebagai PNS.  Kan membebani APBD juga itu,” ujar Tama Tenaya. 7 nat