Agenda Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Bali Jalan Terus

DENPASAR, NusaBali

Pelantikan pengurus di bawah pimpinan duet Ketut Sudikerta (Ketua DPD I Golkar Bali)-Nyonan Sugawa Korry (Sekretaris DPD I Golkar Bali) bakal dilakukan langsung Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Riau 2009, Aburizal Bakrie alias Ical.

Sekretaris DPD I Golkar Bali terpilih, Nyoman Sugawa Korry, menyatakan kepengurusan DPD I Golkar Bali hasil Musda 2015 ini adalah sah. Menurut Sugawa Korry, kepengurusan DPD I Golkar Bali sudah mendapatkan SK DPP Golkar per tanggal 21 Januari 2016.

“Keberadaan pengurus DPD I Golkar Bali hasil Musda 10 Desember 2015 sudah sah. Sedangkan larangan menggelar Musda (sebelum Munas Golkar, Red) baru saja disepakati. Kami telah melaksanakan Musda jauh sebelum ada kesepakatan,” ujar Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali 2014-2019 di Denpasar, Jumat (12/2).

Acara pelantikan pengurus DPD I Golkar Bali hasil Musda 2015 rencananya akan dilaksanakan di Fave Hotel Denpasar, 14 Februari 2016 besok. Semula, sempat muncul rencana untuk pelantikan di Wantilan Kantor Sekretariat DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar. Namun, tempatnya dialihkan ke hotel.

Wakil Ketua Bidang Infokom DPD I Golkar Bali hasil Musda 2015, Yus Priyanata Sudibya, acara pelantikan pengurus besok akan dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Golkar Bali. ”Pelantikan jalan terus, tidak ada kendala. DPD I Golkar Bali sudah putuskan pelaksanaanya sekaligus dirangkaikan dengan Rakerda,” ujar Yus Priyanata secara terpisah, Jumat kemarin.

Yus Priyanata sendiri enggan berkomentar soal pandangan DPD I Golkar Bali hasil Musda 2015 merupakan turunan dari DPP Golkar yang mana? “Saya tidak tahu kalau soal itu. Bukan kewenangan saya memberikan penjelasan. Kita hanya bisa sampaikan bahwa 14 Februari 2016 pelantikan pengurus DPD I Golkar Bali dan sekaligus Rakerda,” tandas putra dari Kepala Dinas Pendidikan-Pemuda-Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusumawardhani ini.

Yang jelas, undangan pelantikan pengurus DPD I Golkar Bali dan Rakerda, Minggu besok, sudah beredar di lembaga DPRD Bali, Pemprov Bali, dan sejumlah partai politik. Undangan untuk DPRD Bali akan langsung dihadiri Nyoman Sugawa Korry selaku Wakil Ketua Dewan. Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga akan hadir dalam acara pelantikan ini.

Sementara itu, sejumlah kalangan menyarankan agar Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang diagendakan Maret 2016 depan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie alias Ical juga menganggap penting KPK turut mengawasi Munas, untuk mencegah terjadinya politik uang.

"Dalam Munas Golkar, mungkin kalau KPK bersedia, kita akan kerja sama agar politik uang jangan terjadi," papar Ical dilansir detikcom secara terpisah di Jakarta, Jumat kemarin. Ical menyebut hingga saat ini di internal KPK ada dua pendapat berbeda. Kini, semua tergantung kesediaan dari lembaga antikorupsi itu.  

"Nanti kita beri surat resmi. Kita akan mengajak KPK, kalau bersedia. Kalau tidak, ya Bareskrim Polri," tegas Ical yang sudah memastikan tidak akan maju lagi berebut kursi Ketua Umum DPP Golkar 2016-2021 dalam Munasd 2016 nanti. Bagaimana cara pengawasan Munas oleh KPK nantinya? "Tidak tahu, mereka (KPK) yang lebih tahu caranya," kilah Ical.

Ical sendiri memberikan kriteria bagi Ketua Umum DPP Goplkar mendatang. Menurut Ical, idealnya seorang Ketua Umum DPP Golkar tidak rangkap jabatan. "Kalau saya berpikir, Ketua Umum Golkar itu fokus pada jabatannya. Saya bisnis nggak, ngurus yang lain nggak," beber Ical mencontohkan dirinya selama memimpin Golkar sejak 2009.

Bila melihat ke belakang, dua Ketua Umum DPP Golkar sebelum Ical yaitu Akbar Tandjung (1998-2004) dan Jusuf Kalla (2004-2009) memang merangkap jabatan. Waktu itu, Akbar Tandjung merangkap jadi Ketua DPR 1999-2004, sementara Jusuf Kalla merangkap jadi Wakil Presiden 2004-2009.

"Ketua Umum Golkar yang akan datang harus bisa menafsirkan, mempelajari visi Indonesia 2045, dan kemudian menggolkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," dalih Ical.

Sebaliknya, Ketua Tim Transisi Golkar, Jusuf Kalla alias JK, tidak setuju gagasan Ical soal Ketua Umum DPP Golkar jangan rangkap jabatan. "Dulu Akbar Tandjung merangkap, boleh kan?" ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

JK mengatakan tidak ada aturan di AD/ART Golkar yang melarang ketua umum rangkap jabatan. Hal itu juga ditunjukkan dengan pengalaman pimpinan Golkar sebelumnya yang pernah rangkap jabatan. "Nggak ada. Buktinya Akbar dulu Ketua Umum Golkar merangkap Ketua DPR. Saya juga Ketua Umum Golkar merangkap Wakil Presiden. Ibu Megawati juga Presiden merangkap Ketua Umum PDIP. Demikian pula SBY yang Ketua Umum Demokrat merangkap jadi Presiden," beber JK. 7 nat