Paket Kebijakan Ekonomi ‘Tak Dikenal’ Daerah

JAKARTA, NusaBali

Bahkan berdasarkan rencana akan segera dikeluarkan paket kebijakan ekonomi ketiga. Namun ternyata, disinyalir masyarakat daerah belum mengetahui kebijakan ekonomi tersebut.

Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang menilai, pemerintah perlu revisi APBN 2015.

"Saya sudah terjun ke daerah-daerah. Banyak masyarakat di daerah belum mengetahui paket kebijakan ekonomi presiden, terutama yang berkaitan dengan daerah," ujar Ajiep di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (7/10). Ajiep mencontohkan, terkait perizinan investasi di daerah, banyak yang tidak mengetahui bagaimana kebijakan ekonomi presiden terkait itu.

Padahal, pemerintah daerah punya wewenang untuk memberikan izin. Oleh karenanya, Ajiep memandang paket kebijakan ekonomi pemerintah implementasinya lemah lantaran banyak daerah tidak mengetahui secara persis mengenai paket kebijakan ekonomi tersebut. Ia pun meminta pemerintah merevisi APBN 2015.

"Pemerintah harus berani merevisi pelaksanaan APBN 2015 demi mengevaluasi kembali kerangka makro ekonomi dan standarisasi rupiah," paparnya. Sementara Direktur Eksekutif INDEFF Enny Sri Hartati menyatakan, paket ekonomi pertama dan kedua yang dikeluarkan pemerintah lebih banyak fokus untuk perbaikan iklim investasi.

Namun tak bisa langsung dirasakan efeknya dalam jangka waktu dekat atau dalam kurun waktu satu sampai dua bulan. ""Obat" itu tidak bisa untuk jangka pendek, karena ini soal perut. Dimana daya beli masyarakat turun. Kalaupun obat tersebut dilaksanakan secara konsisten, tidak bisa dipetik dalam satu atau dua bulan. Enam bulan pun belum tentu bisa," ucap Enny.

Enny berpendapat untuk mengatasi permasalah ekonomi yang terpenting adalah komitmen dari pemerintah, bukan soal paket-paket kebijakan ekonomi. "Selama ada komitmen, lalu menjaga stabilitas harga kebutuhan-kebutuhan pokok, pemerintah bisa menjadi pelayan yang baik," ucap Enny.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR RI dari FPDIP Maruarar Sirait mengakui, PHK saat ini meningkat. Kemiskinan meningkat pula dan daya beli turun. Ia berharap di paket kebijakan ekonomi III yang dikeluarkan presiden bisa mengatasi permasalahan kondisi perekonomian di tanah air.

Yakni dengan menurunkan harga listrik untuk industri agar mereka bisa bersaing, kemudian menurunkan BBM. "Itu kami sampaikan ke pemerintah agar konsen terhadap program jangka pendek dan program padat karya di daerah miskin. Semoga pemerintah mendengar harapan ini," kata pria yang biasa disapa Ara ini.