Dirut Perusda Minta Waktu

NEGARA, NusaBali

Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana, I Gusti Made Kusuma Wijaya mengaku keberatan jika pengelolaan sejumlah retribusi yang ditangani Perusda akan dipangkas. Sebagai direktur yang baru, Kusuma Wijaya minta waktu untuk membuktikan pengelolaan retribusi di bawah kepemimpinannya akan mampu mengatrol kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kusuma Wijaya memprediksi adanya usulan pemangkasan pengelolaan retribusi oleh Pansus Inovasi DPRD Jembrana karena adanya sejumlah kelemahan di Perusda selama ini. Seperti indikasi adanya kebocoran. Dek Kodak, sapaan beken Kusuma Wijaya sudah punya komitmen memperbaiki sejumlah kelamahan tersebut. “Saya baru mulai menata. Seperti uji petik sebagai langkah evaluasi. Mohon diberi waktu untuk membuktikan sejumlah pembenahan,” ungkap Dek Kodak, Kamis (28/4).

Dikatakan, saat ini Perusda tengah melakukan proses uji petik di seluruh pasar se-Jembrana. Ia pun minta waktu enam bulan untuk melakukan evaluasi terhadap uji petik retribusi itu. “Beri waktu 6 bulan dan beri kami kesempatan menunjukkan hasilnya,” harap Dek Kodak. Sangat diharapkan, Perusda diberikan kesempatan menunjukkan hasil kerja sesuai komitmen menjadi Perusda Jembrana lebih maju. Ditegaskan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Perusda Jembrana dengan Pansus Inovasi DPRD Jembrana.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jembrana merancang strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan memangkas peran Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana dalam pengelolaan retribusi pasar, parkir, dan terminal. Pengelolaan retribusi rutin itu akan dikembalikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD terkait. 

Ketua Pansus Inovasi PAD, Ida Bagus Susrama membeber sejumlah alasan pengembalian pengelolaan retribusi ke SKPD dengan mencabut Memorandum of Understanding (MoU) Perusda. Menurutnya, Pemkab Jembrana terkesan memanjakan Perusda. Sehingga dikhawatirkan Perusda akan manja dan tanpa inovasi. “Istilah saya berburu di kebun binatang. Perusda tidak akan ada inovasi sehingga peningkatan pendapatan tak terwujud,” ungkap Ida Bagus Susrama di Jembrana, Rabu (27/8). 

Ida Bagus Susrama juga menyebut ada penciutan penerimaan PAD saat dikelola Perusda. Mengingat dalam kerjasama itu ada pembagian hasil sebesar 65 persen ke Kas Daerah dan 35 persen untuk Perusda. Ia pun menyangsikan setoran 65 persen itu. “Saya juga menduga ada kebocoran,” tandas Ketua Komisi C DPRD Jembrana ini. Dugaan itu muncul karena Perusda yang menentukan target, memungut, dan kelola uang. 7 ode