nusabali

Sebelum Dilantik PPL Pilkada di Gianyar Dites Urine

  • www.nusabali.com-sebelum-dilantik-ppl-pilkada-di-gianyar-dites-urine

Puluhan petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Pilkada se Kabupaten Gianyar mengikuti tes urine oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar, Selasa (16/1) sore.

148 Anggota PPL Se Buleleng Dilantik


GIANYAR, NusaBali
Tes urine dilakukan untuk memastikan PPL di 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar ini bebas narkoba. Tes urine digelar sebelum anggota PPL ini dilantik pada, Kamis (18/1) hari ini. Sementara di Buleleng sebanyak 148 anggota PPL dilantik di Hotel Banyualit, Lovina, Buleleng, Rabu (17/1).

Tes urine ini dilakukan untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika terhadap 70 anggota PPL se gianyar bertempat di Kantor BNNK Gianyar. Mereka terdiri atas, 12 orang untuk PPL Kecamatan Sukawati, 17 orang PPL Kecamatan Gianyar, 9 orang PPL Blahbatuh, 8 orang PPL Tampaksiring, 7 orang PPL Tegallalang, 8 orang PPL Ubud dan 9 orang untuk PPL Kecamatan Payangan.

Kepala BNNK Gianyar, AKBP Made Pastika dihubungi, Rabu kemarin mengatakan kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama BNNK Gianyar dan Kesbang Pol Kabupaten Gianyar dalam rangka mewujudkan petugas PPL yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. “Setelah dites urine di klinik BNNK Gianyar, hasilnya semua negatif, “ katanya.

Sementara Ketua Panwaslu Gianyar, I Wayan Hartawan mengaku sudah menerima hasil tes urine tersebut. Dikatakan usai melaksanakan tes urine puluhan PPL itu akan dilantik, Kamis hari ini. Sementara Panwas Kabupaten Buleleng lantik 148 orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk Pilgub Bali 2018. Ratusan PPL itu diterjunkan setelah dilantik, Rabu kemarin di Hotel Banyualit, Lovina. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng, Ketut Aryani.

“Setelah dilantik, harus sudah bekerja melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing. Tapi kami akan berikan Bimtek dan pembekalan terlebih dahulu” kata Aryani. Dalam pengawasan itu, ratusan PPL juga diminta memetakan titik potensi kerawanan Pilgub Bali yang ada di tingkat desa/kelurahan. Tujuannya untuk memudahkan melakukan pengawasan, sehingga bisa diantisipasi segala bentuk pelanggaran yang memicu konflik. *nvi, k19

Komentar