LPD Bangkang Dikategorikan Kurang Sehat

SINGARAJA, NusaBali
Kasus dugaan penggelapan uang nasabah LPD Bangkang, Desa Baktiseraga, Kecamatan/Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh oknum pengurus berinisial GNW, sampai saat ini terus bergulir. Setelah desa dinas dan desa pakraman membentuk tim penyelamat LPD, akan segera membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Bahkan sebelum kasus ini mencuat ke publik, dari hasil audit Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) bersama Badan Kerjasama (BKS) LPD provinsi dan kabupaten LPD Bangkang mendapat predikat kurang sehat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Plt Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Buleleng, Kadek Agus Hartika saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/1). Bagian Ekbang Buleleng yang ikut menaungi LPD yang ada di Buleleng disebut bersama LPLPD dan BKS LPD, sempat turun melakukan pembinaan kepada LPD Bangkang pada triwulan III tahun 2017 lalu.

“Laporan audit dari LPLPD saat itu per September 2017, memang LPD Bangkang dikategorikan kurang sehat, karena besar kredit yang dijalankan sangat sedikit jika dibandingkan dengan besar jumlah tabungan yang dimiliki oleh nasabah,” kata dia.

Ia yang didampingi Kasubag Ekonomi, Wayan Darmida, menilai dugaan penggelapan uang nasabah itu memang dilakukan oleh oknum pengurus.

Karena setelah diaudit, tidak ditemukan adanya kesalahan bisnis salah atau kredit macet. Bahkan pada saat audit triwulan III 2017 lalu itu, jumlah kredit yang disalurkan oleh LPD Bangkang hanya Rp 90 juta, sedangkan untuk uang nasabah yang terinvestasi di sana sekitar Rp 800 juta.

Menyikapi masalah tersebut, meski hanya memiliki kewenangan dalam pembinaan, Bagian Ekbag Setda Buleleng tetap akan berkoordinasi dengan LPLPD, BKS LPD termasuk kepada desa dinas dan desa adat setempat. “Kalau memang diperlukan kami dalam tim penyelamat yang dibentuk desa kami siap mendampingi,” imbuh dia.

Menurut data Bagian Ekbang LPD Bangkang dengan status kurang sehat saat itu sudah memiliki aset sebanyak Rp 206,9 juta dan laba Rp 4,74 juta dengan tiga orang pengurus termasuk GNW di dalamnya. Perkembangan itu disebut dimulai sejak tahun 2008 dengan bergantinya kepengurusan baru.

Sementara itu secara umum, sesuai dengan laporan audit LPD di triwulan III tahun 2017, dari 169 LPD yang ada di Buleleng 99 di antaranya dikategorikan sehat, 27 LPD terkategori cukup sehat, 27 LPD masuk penilaian kurang sehat, 12 di antaranya tidak sehat dan 28 sisanya disebut sudaha macet.

Kegagalan perkembangan LPD yang sering kali terjadi disebut Hartika pertama dipengaruhi oleh kualitas SDM pengelolanya, selain juga faktor pribadi oknum dan salah pengambilan peluang bisnis. Bagian Ekbang selaku penaung selama ini secara rutin melakukan pelatihan untuk peningkatan SDM LPD. Pembinaan berkala juga dilakukan tidak hanya kepada yang macet saja, namun juga kepada seluruh LPD yang ada. sehingga LPD yang macet diharapkan dapat dihidupkan kembali baik dengan menggunakan dana desa dari iuran masyarakat, atau pengajuan langsung ke Gubernur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang LPD.*k23