Badung Raih Penghargaan Bidang Kepedulian dan Pemenuhan HAM dari KemenkumHAM
Pemkab Badung meraih penghargaan bidang kepedulian dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Peringatan Hari HAM se-Dunia ke-69 tahun 2017 di Hotel The Sunan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12).
MANGUPURA, NusaBali
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diterima Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Peringatan Hari HAM sedunia dihadiri Presiden Joko Widodo. Menteri Yosanna Laoly, mengatakan pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional.
Dijelaskan, komitmen pemerintah adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). RANHAM adalah panduan nasional dalam upaya penanganan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia. Untuk tahun 2017, aksi HAM di daerah hingga saat ini telah mencapai 52,26 persen dan diharapkan di akhir tahun ini pemda dapat mempercepat pelaksanaan aksi HAM sehingga mencapai 100 persen.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat dan daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan HAM. Pelaksanaan HAM sudah teragendakan dengan jelas dalam RANHAM 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Perpres No 75 Tahun 2015. Agenda RANHAM ini perlu mendapat dukungan semua pihak. “Dengan partisipasi dan dukungan seluruh masyarakat, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia dapat terwujud dan terlaksana dengan baik,” ujar Presiden.
Wabup Suiasa sangat mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memberikan penghargaan HAM. Diraihnya penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak mulai dari pemda, dengan dukungan DPRD dan seluruh masyarakat Badung. Dalam hal pemenuhan HAM di Badung, Pemkab Badung telah berupaya melaksanakan P-5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia). Selain itu, pemerintah terus mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka P5 HAM baik pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, serta lingkungan yang berkelanjutan. *asa
Dijelaskan, komitmen pemerintah adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). RANHAM adalah panduan nasional dalam upaya penanganan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia. Untuk tahun 2017, aksi HAM di daerah hingga saat ini telah mencapai 52,26 persen dan diharapkan di akhir tahun ini pemda dapat mempercepat pelaksanaan aksi HAM sehingga mencapai 100 persen.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat dan daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan HAM. Pelaksanaan HAM sudah teragendakan dengan jelas dalam RANHAM 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Perpres No 75 Tahun 2015. Agenda RANHAM ini perlu mendapat dukungan semua pihak. “Dengan partisipasi dan dukungan seluruh masyarakat, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia dapat terwujud dan terlaksana dengan baik,” ujar Presiden.
Wabup Suiasa sangat mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memberikan penghargaan HAM. Diraihnya penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak mulai dari pemda, dengan dukungan DPRD dan seluruh masyarakat Badung. Dalam hal pemenuhan HAM di Badung, Pemkab Badung telah berupaya melaksanakan P-5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia). Selain itu, pemerintah terus mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka P5 HAM baik pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, serta lingkungan yang berkelanjutan. *asa
Komentar