Gus Adhi: Pemangkasan Bikin Khawatir
Pemangkasan Dana Pilgub Bali 2018 ini menjadi peristiwa langka di Indonesia. Bahkan persoalan ini sampai menjadi perhatian pusat.
Kemendagri Minta Hitung Ulang Dana Pilgub Bali 2018
DENPASAR, NusaBali
Pemangkasan Dana Pilgub Bali 2018 dari Rp 229,36 miliar menjadi Rp 155 miliar dan Dana Bawaslu Bali dari Rp 62 miliar menjadi Rp 39 miliar, menjadi perhatian wakil rakyat Bali di pusat. Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi di Denpasar, Selasa (28/11) mengatakan pemangkasan dana Pilgub bisa berdampak pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, ketika dana yang sudah dirancang tiba-tiba dipangkas dengan alasan efisiensi. Sementara hasil pertemuan Bawaslu Bali dengan Kemendagri di Jakarta, Bawaslu Bali diminta hitung ulang dan sampaikan ke eksekutif lagi.
Kata Gus Adhi, tidak ada yang bisa memastikan ketika anggaran Pilgub Bali tiba-tiba saja habis saat tahapan Pilgub masih berlangsung. Dia yakin KPU maupun Bawaslu Bali sudah membuat rancangan anggaran dengan berbagai kajian dan parameter yang jelas. Ketika sekarang malah dipangkas dengan alasan efisiensi bagi kita ini menjadi kekhawatiran.
"Kita tidak bisa prediksi ke depan bagaimana tahapan Pilgub Bali nanti. Kalau dana dipangkas dengan angka yang fantastis sampai 40 persen dari jumlah awal, bagaimana kalau di tengah jalan penyelenggara kekurangan anggaran. Kami sangat sayangkan pemangkasan dengan angka fantastis ini," kata Gus Adhi berharap pemangkasan ini tidak akan menghambat tahapan Pilgub Bali.
Meskipun pemangkasan dana Pilgub Bali dan dana pengawasan untuk Bawaslu Bali tidak bisa dikembalikan ke jumlah semula Rp 229,36 miliar, kata Gus Adhi hal ini menjadi sebuah pengalaman bagi pemegang kebijakan di Pemprov Bali, baik eksekutif maupun legislatif supaya tidak main pangkas tanpa mempertimbangkan dampaknya. "Sederhana sekali, kalau ada sisa jadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa)," ujar Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-Nusra DPP Golkar ini.
Gus Adhi menyebutkan pemangkasan Dana Pilgub Bali 2018 ini menjadi peristiwa langka di Indonesia. Bahkan persoalan ini sampai menjadi perhatian pusat. Terbukti sampai Kemendagri turun ke Bali dan memfasilitasi pertemuan antara eksekutif (Pemprov Bali) dan Bawaslu Bali di Jakarta.
"Jangan sampai ada praduga dan pertanyaan ada apa dengan pemangkasan yang signifikan ini? Biaya pemilihan langsung itu memang mahal, tetapi jangan dikorbankan demokrasi kita," kata Gus Adhi. Sementara Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia secara terpisah menyebutkan Bawaslu dan KPU Bali sudah bertemu dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri pada 23 November lalu. Dalam pertemuan tersebut Bawaslu dan KPU Bali diminta menghitung ulang. "Kemendagri sampai geleng-geleng kepala, karena ini langka kejadiannya di Indonesia. Kami disuruh hitung ulang dan serahkan kepada Kesbanglinmaspol lagi," ujar Rudia yang mengaku diterima Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs Syariffudin MM.
Rudia pun mengaku sudah membuat perhitungan ulang soal kebutuhan dana Bawaslu Bali dalam pengawasan Pilgub Bali nanti. Beberapa pos memang dirasionalisasi, seperti dana sosialisasi dan kunjungan keluar daerah pejabat Bawaslu Bali. Karena Bawaslu Bali ketika bimtek keluar daerah ditanggung dana APBN. Dari hitung ulang tersebut kata Rudia ketemu angka Rp 58 miliar atau hanya berkurang Rp 4 miliar dari yang diajukan awal Rp 62 miliar.
"Kami akan serahkan hitung ulang ini kepada eksekutif," ujar Rudia. Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi juga mengakui adanya permintaan Kemendagri ada hitung ulang Dana Pilgub Bali. Namun demikian Raka Sandhi masih memprosesnya. "Kami masih proses, nanti akan diinformasikan kalau sudah selesai," ujar Raka Sandhi ketika dikonfirmasi NusaBali, Selasa kemarin di sela-sela mengikuti Rakor KPU se Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.
Sedangkan Kepala Kesbanglinmaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama dikonfirmasi terpisah mengatakan baru mendengar adanya perintah hitung ulang anggaran Pilgub Bali dan anggaran pengawasan oleh pusat. "Kalau ada hitung ulang ya itu nanti Tim Anggaran Daerah harus membahas lagi. Itu Pak Sekda akan membahas bersama dengan tim anggaran. Kalau Kesbanglinmaspol itu hanya memfasilitasi saja. Saya juga baru tahu perkembangan ini, terimakasih informasinya," ujar mantan ajudan Gubernur Ida Bagus Oka ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Pemangkasan Dana Pilgub Bali 2018 dari Rp 229,36 miliar menjadi Rp 155 miliar dan Dana Bawaslu Bali dari Rp 62 miliar menjadi Rp 39 miliar, menjadi perhatian wakil rakyat Bali di pusat. Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi di Denpasar, Selasa (28/11) mengatakan pemangkasan dana Pilgub bisa berdampak pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, ketika dana yang sudah dirancang tiba-tiba dipangkas dengan alasan efisiensi. Sementara hasil pertemuan Bawaslu Bali dengan Kemendagri di Jakarta, Bawaslu Bali diminta hitung ulang dan sampaikan ke eksekutif lagi.
Kata Gus Adhi, tidak ada yang bisa memastikan ketika anggaran Pilgub Bali tiba-tiba saja habis saat tahapan Pilgub masih berlangsung. Dia yakin KPU maupun Bawaslu Bali sudah membuat rancangan anggaran dengan berbagai kajian dan parameter yang jelas. Ketika sekarang malah dipangkas dengan alasan efisiensi bagi kita ini menjadi kekhawatiran.
"Kita tidak bisa prediksi ke depan bagaimana tahapan Pilgub Bali nanti. Kalau dana dipangkas dengan angka yang fantastis sampai 40 persen dari jumlah awal, bagaimana kalau di tengah jalan penyelenggara kekurangan anggaran. Kami sangat sayangkan pemangkasan dengan angka fantastis ini," kata Gus Adhi berharap pemangkasan ini tidak akan menghambat tahapan Pilgub Bali.
Meskipun pemangkasan dana Pilgub Bali dan dana pengawasan untuk Bawaslu Bali tidak bisa dikembalikan ke jumlah semula Rp 229,36 miliar, kata Gus Adhi hal ini menjadi sebuah pengalaman bagi pemegang kebijakan di Pemprov Bali, baik eksekutif maupun legislatif supaya tidak main pangkas tanpa mempertimbangkan dampaknya. "Sederhana sekali, kalau ada sisa jadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa)," ujar Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-Nusra DPP Golkar ini.
Gus Adhi menyebutkan pemangkasan Dana Pilgub Bali 2018 ini menjadi peristiwa langka di Indonesia. Bahkan persoalan ini sampai menjadi perhatian pusat. Terbukti sampai Kemendagri turun ke Bali dan memfasilitasi pertemuan antara eksekutif (Pemprov Bali) dan Bawaslu Bali di Jakarta.
"Jangan sampai ada praduga dan pertanyaan ada apa dengan pemangkasan yang signifikan ini? Biaya pemilihan langsung itu memang mahal, tetapi jangan dikorbankan demokrasi kita," kata Gus Adhi. Sementara Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia secara terpisah menyebutkan Bawaslu dan KPU Bali sudah bertemu dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri pada 23 November lalu. Dalam pertemuan tersebut Bawaslu dan KPU Bali diminta menghitung ulang. "Kemendagri sampai geleng-geleng kepala, karena ini langka kejadiannya di Indonesia. Kami disuruh hitung ulang dan serahkan kepada Kesbanglinmaspol lagi," ujar Rudia yang mengaku diterima Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs Syariffudin MM.
Rudia pun mengaku sudah membuat perhitungan ulang soal kebutuhan dana Bawaslu Bali dalam pengawasan Pilgub Bali nanti. Beberapa pos memang dirasionalisasi, seperti dana sosialisasi dan kunjungan keluar daerah pejabat Bawaslu Bali. Karena Bawaslu Bali ketika bimtek keluar daerah ditanggung dana APBN. Dari hitung ulang tersebut kata Rudia ketemu angka Rp 58 miliar atau hanya berkurang Rp 4 miliar dari yang diajukan awal Rp 62 miliar.
"Kami akan serahkan hitung ulang ini kepada eksekutif," ujar Rudia. Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi juga mengakui adanya permintaan Kemendagri ada hitung ulang Dana Pilgub Bali. Namun demikian Raka Sandhi masih memprosesnya. "Kami masih proses, nanti akan diinformasikan kalau sudah selesai," ujar Raka Sandhi ketika dikonfirmasi NusaBali, Selasa kemarin di sela-sela mengikuti Rakor KPU se Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.
Sedangkan Kepala Kesbanglinmaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama dikonfirmasi terpisah mengatakan baru mendengar adanya perintah hitung ulang anggaran Pilgub Bali dan anggaran pengawasan oleh pusat. "Kalau ada hitung ulang ya itu nanti Tim Anggaran Daerah harus membahas lagi. Itu Pak Sekda akan membahas bersama dengan tim anggaran. Kalau Kesbanglinmaspol itu hanya memfasilitasi saja. Saya juga baru tahu perkembangan ini, terimakasih informasinya," ujar mantan ajudan Gubernur Ida Bagus Oka ini. *nat
Komentar