DPRD Usulkan Kesejahteraan Perbekel Naik
Banyaknya urusan serta kewenangan desa, otomatis menambah beban kerja Perbekel.
NEGARA, NusaBali
Hal ini belum sepadan dengan kesejahteraan Perbekel dalam mengelola pemerintah desa saat ini. Begitu juga besarnya dana yang dikelola, disertai risiko hukumnya.
Berkenaan hal tersebut, DPRD Jembrana mengusulkan agar Pemkab Jembrana turut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Perbekel. Usulan tersebut, disampaikan Fraksi PDIP DPRD Jembrana dalam Rapat Paripurna II dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Jembrana 2018, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jembrana, Senin (20/11). Dalam pandangan umum yang dibacakan anggora Fraksi PDIP DPRD Jembrana, Dewa Komang Wiratnadi, itu selain kesejahteraan Perbekel, Pemkab Jembrana juga diminta memperhatikan kesejahteraan jajaran desa adat, di antaranya bendesa, kelian adat, dan prajuru adat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jembrana I Ketut Sudiasa, ditemui seuai Rapat Paripurna tersebut, mengatakan perhatian kesejahteraan Perbekel termasuk jajaran desa adat tersebut, cukup rasional dengan beban kerja yang mereka emban kini. Paling tidak dengan peningkatan kesejahteraan tersebut, mereka mampu berkerja lebih baik lagi. Termasuk dalam pengelolaan dana desa di Jembrana, yang mendapat apresiasi terbaik kedua se-Indonesia, sesuai disampaikan Presiden RI, Jokowi, beberapa waktu lalu. “Ya harapan kami, nanti Jembrana bisa terbaik pertama dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.
Dalam pandangan fraksinya itu, juga diusulkan kepada Pemkab Jembrana agar mengkaji ulang penyerahan urusan Penerangan Jalan Umum (PJU), yang beberapa telah diserahkan ke desa. Urusan PJU ini diminta agar dikembalikan ke Pemkab Jembrana. Karena selain secara aturan dinilai kurang tepat, keberadaan PJU turut menjadi penyumbang PAD ini, dinilai lebih tepat dikelola langsung Pemkab Jembrana. “Dari sisi pendapatan akan lebih bagus dikelola Pemda,” ujar politisi asal Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana ini.
Disamping itu, Fraksinya yang notabene satu garis partai dengan Bupati serta Wabup Jembrana saat ini, meminta Pemkab Jembrana mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan sumber daya manusia (SDM). Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan kembali mengangkat guru honor SD dan SMP menjadi guru kontrak, termasuk menyediakan dokter spesialis. “Selain mengangkat guru honor menjadi guru kontak, kami juga mengharapkan Pemda, berdasar kekurangan PNS saat ini, juga mengusahakan rekrutmen CPNS,” pungkasnya.
Sementara dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, dan dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha, Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, jajaran Kepala OPD serta jajaran Perbekel/Lurah itu, juga disampaikan pandangan umum sejumlah Fraksi lainnya. Di antaranya dari Fraksi Demokrat Sejahtera yang meminta pendirian BPR Jembrana supaya segera direalisasikan, serta ada keseriusan dari Pemkab. Karena sudah menjadi peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Fraksi Golkar sempat mengusulkan agar Pemkab melakukan revitalisasi Gedung Mendopo Kesari untuk Taman Budaya, sebagai tempat untuk memfasilitasi tumbuh suburnya kreativitas budaya Kabupaten Jembrana. Fraksi Hanura menyampaikan agar di tiap-tiap Puskesmas ditambahkan tenaga dokter, agar pelayanan kesehatan lebih optimal. Kemudian Faksi Kebangkitan Nasional meminta dalam hal pengembangan pariwisata, untuk meprioritaskan pengembangan kawasan yang mempunyai potensi, dan tidak terkesan memaksakan.*ode
Berkenaan hal tersebut, DPRD Jembrana mengusulkan agar Pemkab Jembrana turut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Perbekel. Usulan tersebut, disampaikan Fraksi PDIP DPRD Jembrana dalam Rapat Paripurna II dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Jembrana 2018, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jembrana, Senin (20/11). Dalam pandangan umum yang dibacakan anggora Fraksi PDIP DPRD Jembrana, Dewa Komang Wiratnadi, itu selain kesejahteraan Perbekel, Pemkab Jembrana juga diminta memperhatikan kesejahteraan jajaran desa adat, di antaranya bendesa, kelian adat, dan prajuru adat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jembrana I Ketut Sudiasa, ditemui seuai Rapat Paripurna tersebut, mengatakan perhatian kesejahteraan Perbekel termasuk jajaran desa adat tersebut, cukup rasional dengan beban kerja yang mereka emban kini. Paling tidak dengan peningkatan kesejahteraan tersebut, mereka mampu berkerja lebih baik lagi. Termasuk dalam pengelolaan dana desa di Jembrana, yang mendapat apresiasi terbaik kedua se-Indonesia, sesuai disampaikan Presiden RI, Jokowi, beberapa waktu lalu. “Ya harapan kami, nanti Jembrana bisa terbaik pertama dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.
Dalam pandangan fraksinya itu, juga diusulkan kepada Pemkab Jembrana agar mengkaji ulang penyerahan urusan Penerangan Jalan Umum (PJU), yang beberapa telah diserahkan ke desa. Urusan PJU ini diminta agar dikembalikan ke Pemkab Jembrana. Karena selain secara aturan dinilai kurang tepat, keberadaan PJU turut menjadi penyumbang PAD ini, dinilai lebih tepat dikelola langsung Pemkab Jembrana. “Dari sisi pendapatan akan lebih bagus dikelola Pemda,” ujar politisi asal Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana ini.
Disamping itu, Fraksinya yang notabene satu garis partai dengan Bupati serta Wabup Jembrana saat ini, meminta Pemkab Jembrana mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan sumber daya manusia (SDM). Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan kembali mengangkat guru honor SD dan SMP menjadi guru kontrak, termasuk menyediakan dokter spesialis. “Selain mengangkat guru honor menjadi guru kontak, kami juga mengharapkan Pemda, berdasar kekurangan PNS saat ini, juga mengusahakan rekrutmen CPNS,” pungkasnya.
Sementara dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, dan dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha, Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, jajaran Kepala OPD serta jajaran Perbekel/Lurah itu, juga disampaikan pandangan umum sejumlah Fraksi lainnya. Di antaranya dari Fraksi Demokrat Sejahtera yang meminta pendirian BPR Jembrana supaya segera direalisasikan, serta ada keseriusan dari Pemkab. Karena sudah menjadi peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Fraksi Golkar sempat mengusulkan agar Pemkab melakukan revitalisasi Gedung Mendopo Kesari untuk Taman Budaya, sebagai tempat untuk memfasilitasi tumbuh suburnya kreativitas budaya Kabupaten Jembrana. Fraksi Hanura menyampaikan agar di tiap-tiap Puskesmas ditambahkan tenaga dokter, agar pelayanan kesehatan lebih optimal. Kemudian Faksi Kebangkitan Nasional meminta dalam hal pengembangan pariwisata, untuk meprioritaskan pengembangan kawasan yang mempunyai potensi, dan tidak terkesan memaksakan.*ode
Komentar