BPN Jembrana Temui Bupati Artha

NEGARA, NusaBali

Bahkan, jumlah masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan sertifikat tanah di Jembrana ini, terendah diantara kabupaten/kota se-Bali, termasuk tingkat Nasional se-Indonesia. 

Berkenaan dengan kelesuan masyarakat tersebut, pihak BPN KP Jembrana menemui Bupati Jembrana, I Putu Artha, Kamis (26/10). Kalangan BPN meminta bantuan untuk mendukung bagian Program Sertifikat Nasional (PSN) yang digulirkan Pemerintah Pusat ini.

Kepala BPN KP Jembrana I Made Sudarma mengatakan, dari 22.500 bidang tanah yang diberikan untuk diikutkan melalui program PTSL di Jembrana tahun 2017, sementara sampai memasuki Oktober ini, baru masuk pendaftaran untuk 7.000 bidang tanah. Rendahnya pendaftar ini pun diyakini murni karena tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah. “Capaiannya masih sangat rendah sekali. Namun, kami tidak pungkiri, sebagian masyarakat masih  ragu terhadap kinerja BPN. Program ini gratis, namun untuk peserta hanya dikenakan biaya saat pemberkasan dalam bentuk administrasi berupa meterai dan biaya patok, masing-masing patok sebesar Rp 10.000,” katanya.

Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL atau yang dulu dikenal dengan nama Prona ini, pihaknya akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya, melalui sosialisasi ke setiap desa, yang diharapkan dapat turut serta didukung jajaran pemerintah desa. “Untuk menghilangkan trauma masyarakat termasuk aparat dan perangkat desa, kami akan langsung turun ke desa-desa melakukan sosialisasi. Kami juga ingin melibatkan semua lembaga terkait, baik dari kepolisian, TNI, Kejaksaan, termasuk Pemkab Jembrana. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), yang kami harap ikut mendukung, dan membantu untuk mengumpulkan masyarakat,” tegasnya.

Harapan dukungan melalui Pemkab Jembrana untuk menyukseskan program PTSL ini, menurut Sudarma, bermanfaat penting bagi masyarakat. “Selain menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, juga untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan PTSL ini juga  setiap jengkal tanah tidak ada yang luput dari pajak, termasuk juga mempunyai manfaat besar kepada pemerintah daerah, terutama saat pemetaan wilayah,” ujar Sudarma. Dia baru sebulan menjabat Kepala BPN KP Jembrana, dan merangkap jabatan sebagai Kabid II BPN Kanwil Provinsi Bali.

Bupati Artha mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh BPN. Pihaknya yakin ketika BPN memang transparan dalam menjalankan program PTSL ini, masyarakat pasti akan tergugah. Terlebih sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Kami tidak ingin kehadiran program PTSL ini justru masyarakat tidak mau memanfaatkan. Ini peluang yang sangat baik,” ujarnya, didampingi Sekda Jembrana I Made Sudiada. *ode