Puluhan ASN Absen Tugas di Pos Kebencanaan
Kepala BPKAD usulkan agar stafnya ditugaskan melayani pengungsi terdekat dengan kampungnya agar lebih efektif.
AMLAPURA, NusaBali
Puluhan ASN (aparatur sipil negara) absen dan terkesan mengabaikan nota dinas Sekda Karangasem. ASN masuk daftar nota dinas bertugas membantu di Pos Tanggap Bencana Gedung Dermaga Pesiar di Banjar Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem. Bahkan di antara mereka absen tanpa keterangan sejak mulai bertugas, Jumat (13/10).
Sekda Karangasem I Gede Adnya Muliadi mengakui banyak stafnya yang absen bertugas di Pos Tanggap Bencana untuk membantu penyaluran logistik. Adnya Muliadi mengaku kaget karena jumlah ketidakhadiran stafnya sangat tinggi, padahal nota dinas telah dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan Nomor 800/1380/BKPSDM/Set perihal nota dinas atau BKO TMT. Laporan yang diterima dari Pos Tanggap Bencana yang dipimpin Dandim Letkol Inf Fierman Sjafrial Agustus menunjukkan puluhan ASN absen tiap hari.
Sekda Adnya Muliadi yang menanggapi laporan dari Pos Tanggap Bencana langsung menggelar rapat evaluasi, khusus membicarakan ASN yang dinotadinaskan membantu Pos Tanggap Bencana. “Mestinya pimpinan OPD menegur terlebih dahulu stafnya yang absen, apa masalahnya, sebelum kami mengeluarkan surat teguran,” kata Adnya Muliadi di Amlapura, Selasa (17/10).
Dikatakan, banyaknya ASN tidak hadir sama artinya mengabaikan nota dinas yang dikeluarkan. “ASN yang tidak hadir, berarti tidak kerja,” jelasnya. Dicontohkan, pada Senin (16/10) sebanyak 19 ASN absen. Dari 19 ASN yang absen masing-masing 1 ASN dari Bagian Kesra, Bagian Perlengkapan, Setda, Bagian Umum, Inspektur Daerah, dan Disperindag. Sedangkan 2 ASN dari Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), serta paling banyak dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) sebanyak 12 ASN.
Terpisah, Kepala BPKAD Karangasem I Nengah Mindra mengakui selama ini cukup banyak stafnya berhalangan hadir di Pos Tanggap Bencana. Sebab, staf BPKAD yang ditugaskan tersebut berasal dari Kecamatan Kubu, Kecamatan Rendang, dan sekitarnya. Selain lokasi kerjanya cukup jauh, ASN bersangkutan daerahnya masuk kawasan rawan bencana (KRB) III dan KRB II. “Kami kan menyumbang staf paling banyak yakni 60 orang yakni 29 ASN dan 31 tenaga kontrak. Ketentuannya tiap OPD menyumbang maksimal 4 orang. Wajar saja, kelihatannya paling banyak tidak hadir,” jelas Mindra.
Mindra mengusulkan agar stafnya ditugaskan melayani pengungsi terdekat dengan kampungnya agar lebih efektif. Mendengar alasan Kepala BPKAD, Sekda Adnya Muliadi memaklumi kendala itu. “Ya cara kerjanya diubah. Tidak mesti semuanya ke Pos Tanggap Bencana. Bisa tangani pengungsi yang terdekat dengan kampung yang bersangkutan. Apalagi banyak staf berasal dari KRB,” kata Adnya Muliadi. Disinggung kenapa ASN dari Kesbanglinmas juga sering absen, Adnya Muliadi menilai Kesbanglinmas keliru menempatkan staf. “Dari Kesbanglinmas menempatkan petugas yang memegang jabatan, makanya tidak efektif,” jelasnya. *k16
Sekda Karangasem I Gede Adnya Muliadi mengakui banyak stafnya yang absen bertugas di Pos Tanggap Bencana untuk membantu penyaluran logistik. Adnya Muliadi mengaku kaget karena jumlah ketidakhadiran stafnya sangat tinggi, padahal nota dinas telah dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan Nomor 800/1380/BKPSDM/Set perihal nota dinas atau BKO TMT. Laporan yang diterima dari Pos Tanggap Bencana yang dipimpin Dandim Letkol Inf Fierman Sjafrial Agustus menunjukkan puluhan ASN absen tiap hari.
Sekda Adnya Muliadi yang menanggapi laporan dari Pos Tanggap Bencana langsung menggelar rapat evaluasi, khusus membicarakan ASN yang dinotadinaskan membantu Pos Tanggap Bencana. “Mestinya pimpinan OPD menegur terlebih dahulu stafnya yang absen, apa masalahnya, sebelum kami mengeluarkan surat teguran,” kata Adnya Muliadi di Amlapura, Selasa (17/10).
Dikatakan, banyaknya ASN tidak hadir sama artinya mengabaikan nota dinas yang dikeluarkan. “ASN yang tidak hadir, berarti tidak kerja,” jelasnya. Dicontohkan, pada Senin (16/10) sebanyak 19 ASN absen. Dari 19 ASN yang absen masing-masing 1 ASN dari Bagian Kesra, Bagian Perlengkapan, Setda, Bagian Umum, Inspektur Daerah, dan Disperindag. Sedangkan 2 ASN dari Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), serta paling banyak dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) sebanyak 12 ASN.
Terpisah, Kepala BPKAD Karangasem I Nengah Mindra mengakui selama ini cukup banyak stafnya berhalangan hadir di Pos Tanggap Bencana. Sebab, staf BPKAD yang ditugaskan tersebut berasal dari Kecamatan Kubu, Kecamatan Rendang, dan sekitarnya. Selain lokasi kerjanya cukup jauh, ASN bersangkutan daerahnya masuk kawasan rawan bencana (KRB) III dan KRB II. “Kami kan menyumbang staf paling banyak yakni 60 orang yakni 29 ASN dan 31 tenaga kontrak. Ketentuannya tiap OPD menyumbang maksimal 4 orang. Wajar saja, kelihatannya paling banyak tidak hadir,” jelas Mindra.
Mindra mengusulkan agar stafnya ditugaskan melayani pengungsi terdekat dengan kampungnya agar lebih efektif. Mendengar alasan Kepala BPKAD, Sekda Adnya Muliadi memaklumi kendala itu. “Ya cara kerjanya diubah. Tidak mesti semuanya ke Pos Tanggap Bencana. Bisa tangani pengungsi yang terdekat dengan kampung yang bersangkutan. Apalagi banyak staf berasal dari KRB,” kata Adnya Muliadi. Disinggung kenapa ASN dari Kesbanglinmas juga sering absen, Adnya Muliadi menilai Kesbanglinmas keliru menempatkan staf. “Dari Kesbanglinmas menempatkan petugas yang memegang jabatan, makanya tidak efektif,” jelasnya. *k16
Komentar