Kapolres Tatar Para Kasek SD-SMP Se Jembrana

Terungkapnya kasus pencabulan oleh seorang oknum Kepala Sekolah (Kasek) SD di Kabupaten Jembrana terhadap tiga orang siswinya belum lama ini, disikapi Pemkab Jembrana dengan menggelar sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) kepada para Kasek SD dan SMP se-Kabupaten Jembrana, Jumat (13/10) sore. Dalam sosialisasi dengan menggandeng Polres Jembrana ini, para Kasek diharapkan dapat memahami peranan penting UUPA, sekaligus mencegah agar kasus pencabulan terhadap anak tidak terulang lagi dalam dunia pendidikan di Jembrana.

Kapolres Jembrana, AKBP Priyanto Priyo Hutomo turun langsung jadi narasumber dalam sosialisasi yang dihadiri Wabup Made Kembang Hartawan, serta Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Putu Eka Swarnama ini. Tak hanya Kapolres, sosialisasi ini juga menghadirkan Psikolog, Dian Nur Musfiroh. Sedangkan peserta terdiri atas para Kasek SD dan SMP se-Jembrana, juga diikuti para petugas Pengawas Sekolah, dan jajaran PGRI Jembrana.

Kapolres AKBP Priyanto mengatakan anak adalah harapan bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya. Menurutnya, penyelenggara perlindungan anak, harus berasaskan Pancasila,UUD 1945, serta prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak.

"Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera. Sedangkan anak yang dimaksud dalam UU ini, adalah anak yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan," terangnya.

Menurutnya, yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak ini, terbagi dalam tiga aspek, yakni orang tua, masyarakat, dan Pemerintah. "Jika guru atau orang tua tidak berani lapor ke Polisi dengan alasan tabu atau aib keluarga, sama artinya membiarkan predator anak berkeliaran di dunia pendidikan, dan akan menambah korban korban lain dengan sasaran anak-anak pelajar," imbuhnya. *ode