Pemprov Cetak Kartu Pengungsi
Pemprov Bali luncurkan ‘Kartu Khusus Pengungsi’ untuk memudahkan mendata para pengungsi korban bencana Gunung Agung di Karangasem.
Dinas Perhubungan Ajukan Dana Bencana Rp 1,27 Miliar
AMLAPURA, NusaBali
Kartu yang diperuntukkan bagi warga dari 28 desa zona merah tersebut telah dicetak dan siap didistribusikan. Para kepala desa se-Karangasem diminta untuk mengisi kartu khusus tersebut dengan data yang valid.
Program ‘Kartu Khusus Pengungsi’ tersebut dibeber Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam rapat terbatas dengan jajaran Pemkab Karangasem, pejabat OPD Pemprov Bali, dan para camat se-Karangasem, di Posko Utama Bencana Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Senin (9/10). Sejumlah Perbekel se-Karangasem juga dihadirkan dalam rapat kemarin.
“Hari ini (kemarin) kartu khusus tersebut sudah dicetak. Saya minta para camat kasi tahu kepala desa, biar diisi dengan data yang benar. Sebab, yang tahu jumlah warganya ya itu kepala desa. Dalam waktu tiga hari ke depan, agar sudah selesai semua," tegas Gubernur Pastika, yang dalam rapat kemarin didampingi Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun dan Wakil Bupati Karangasem, Wayan Artha Dipa.
Pastika menambahkan, kartu khusus tersebut sangat berguna sebagai alat kontrol pengungsi. Dalam kartu itu akan terdata dengan detail jumlah pengungsi, baik dewasa, anak-anak, maupun balita dan bayi, sehingga kebutuhan logistik bisa didistribusikan dengan tepat. Dalam kartu khusus itu juga terdata jumlah pelajar, sehingga memudahkan proses belajar mengajar mereka.
Selain itu, kartu khusus tersebut juga bisa digunakan untuk berobat bagi pengungsi di rumah sakit pemerintah. “Para pengungsi yang sakit dan tidak punya BPJS, bisa menggunakan kartu khusus tersebut di rumah sakit pemerintah. Pengobatannya akan dibiayai Pemprov Bali,” tegas Pastika.
Pastika sendiri mengaku kecewa dengan data pengungsi tidak valid yang selama ini beredar. Menurut Pastika, data sebelumnya, jumlah pengungsi dari 28 desa zona merah adalah 70.000 jiwa. Data tersebut tidak valid dan perlu direvisi. Ternyata, setelah Pemprov Bali melakukan verifikasi langsung, data pengungsi terbaru dari 28 desa adalah 54.788 KK dengan jumlah 185.865 jiwa. “Saya perkirakan sekitar 30.000 jiwa lebih itu mengungsi ke rumah saudaranya. Nah, fungsi Kartu Khusus Pengungsi itu juga untuk mendata ini, mencari kekurangannya,” papar mantan Kapolda Bali ini.
Kepada seluruh jajarannya, Pastika menginstruksikan untuk bergerak cepat mendistri-busikan Kartu Khusus Pengungsi. Pastika perintahkan untuk mendatangi para pengungsi by name by address, sehingga data yang didapat bisa akurat. “Jadi, tolong isi data itu dengan benar, apalagi masa panik sudah lewat. Sudah saatnya semua dikontrol dengan baik. Bila memungkinkan, para pengungsi juga bisa masak sendiri di pengungsian,” katanya.
Sementara itu, dana bencana yang dianggarkan Pemprov Bali melalui APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 4,5 miliar akan dicairkan untuk pengungsi Gunung Agung. Menurut Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Aset Setda Provinsi Bali, IB Ngurah Arda, Senin kemarin mengatakan, ada 3 OPD yang sudah ajukan pemanfaatan anggaran bencana ini. Rinciannya, Dinas Perhubungan Provinsi Bali ajukan anggaran Rp 1,27 miliar, Dinas Peternakan Provinsi Bali ajukan Rp 865 juta, dan BPBD Provinsi Bali ajukan Rp 190,90 juta.
Ngurah Arda menegaskan, untuk besaran dana yang diajukan setiap OPD bervariasi, menyesuaikan dengan program dan kebutuhan. Dana yang diajukan Dinas Perhubungan cukup besar hingga mencapai Rp 1,27 miliar, karena diperuntukkan pula buat sewa Truk dan Bus untuk persiapan angkut-angkut pengungsi. “Penyewaaan Truk, nanti kalau ada perlu Bus kita siapkan bus juga,” ujar Kadis Perhubungan Provinsi Bali, IGA Sudarsana, saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin. *nat
AMLAPURA, NusaBali
Kartu yang diperuntukkan bagi warga dari 28 desa zona merah tersebut telah dicetak dan siap didistribusikan. Para kepala desa se-Karangasem diminta untuk mengisi kartu khusus tersebut dengan data yang valid.
Program ‘Kartu Khusus Pengungsi’ tersebut dibeber Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam rapat terbatas dengan jajaran Pemkab Karangasem, pejabat OPD Pemprov Bali, dan para camat se-Karangasem, di Posko Utama Bencana Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Senin (9/10). Sejumlah Perbekel se-Karangasem juga dihadirkan dalam rapat kemarin.
“Hari ini (kemarin) kartu khusus tersebut sudah dicetak. Saya minta para camat kasi tahu kepala desa, biar diisi dengan data yang benar. Sebab, yang tahu jumlah warganya ya itu kepala desa. Dalam waktu tiga hari ke depan, agar sudah selesai semua," tegas Gubernur Pastika, yang dalam rapat kemarin didampingi Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun dan Wakil Bupati Karangasem, Wayan Artha Dipa.
Pastika menambahkan, kartu khusus tersebut sangat berguna sebagai alat kontrol pengungsi. Dalam kartu itu akan terdata dengan detail jumlah pengungsi, baik dewasa, anak-anak, maupun balita dan bayi, sehingga kebutuhan logistik bisa didistribusikan dengan tepat. Dalam kartu khusus itu juga terdata jumlah pelajar, sehingga memudahkan proses belajar mengajar mereka.
Selain itu, kartu khusus tersebut juga bisa digunakan untuk berobat bagi pengungsi di rumah sakit pemerintah. “Para pengungsi yang sakit dan tidak punya BPJS, bisa menggunakan kartu khusus tersebut di rumah sakit pemerintah. Pengobatannya akan dibiayai Pemprov Bali,” tegas Pastika.
Pastika sendiri mengaku kecewa dengan data pengungsi tidak valid yang selama ini beredar. Menurut Pastika, data sebelumnya, jumlah pengungsi dari 28 desa zona merah adalah 70.000 jiwa. Data tersebut tidak valid dan perlu direvisi. Ternyata, setelah Pemprov Bali melakukan verifikasi langsung, data pengungsi terbaru dari 28 desa adalah 54.788 KK dengan jumlah 185.865 jiwa. “Saya perkirakan sekitar 30.000 jiwa lebih itu mengungsi ke rumah saudaranya. Nah, fungsi Kartu Khusus Pengungsi itu juga untuk mendata ini, mencari kekurangannya,” papar mantan Kapolda Bali ini.
Kepada seluruh jajarannya, Pastika menginstruksikan untuk bergerak cepat mendistri-busikan Kartu Khusus Pengungsi. Pastika perintahkan untuk mendatangi para pengungsi by name by address, sehingga data yang didapat bisa akurat. “Jadi, tolong isi data itu dengan benar, apalagi masa panik sudah lewat. Sudah saatnya semua dikontrol dengan baik. Bila memungkinkan, para pengungsi juga bisa masak sendiri di pengungsian,” katanya.
Sementara itu, dana bencana yang dianggarkan Pemprov Bali melalui APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 4,5 miliar akan dicairkan untuk pengungsi Gunung Agung. Menurut Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Aset Setda Provinsi Bali, IB Ngurah Arda, Senin kemarin mengatakan, ada 3 OPD yang sudah ajukan pemanfaatan anggaran bencana ini. Rinciannya, Dinas Perhubungan Provinsi Bali ajukan anggaran Rp 1,27 miliar, Dinas Peternakan Provinsi Bali ajukan Rp 865 juta, dan BPBD Provinsi Bali ajukan Rp 190,90 juta.
Ngurah Arda menegaskan, untuk besaran dana yang diajukan setiap OPD bervariasi, menyesuaikan dengan program dan kebutuhan. Dana yang diajukan Dinas Perhubungan cukup besar hingga mencapai Rp 1,27 miliar, karena diperuntukkan pula buat sewa Truk dan Bus untuk persiapan angkut-angkut pengungsi. “Penyewaaan Truk, nanti kalau ada perlu Bus kita siapkan bus juga,” ujar Kadis Perhubungan Provinsi Bali, IGA Sudarsana, saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin. *nat
Komentar