Gubernur Diminta Ambil Alih Jalan Menuju Pura Balingkang
Bupati Badung Langsung Gelontor 2.000 Bedah Rumah di 6 Kabupaten
DENPASAR,NusaBali
Rapat evaluasi Triwulan I untuk pengentasan kemiskinan digelar Pemprov Bali dengan Pemkab/Pemkot se-Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar, selasa (25/7). Kesempatan ini dimanfaatkan para Bupati untuk ‘todong’ Gubernur. Bupati Bangli Made Gianyar bahkan minta jalan kabupaten menuju Pura Dalem Balingkang dijadikan jalan provinsi.
Dari 9 kepala daerah kabupaten/kota se-Bali yang diundang rapat evaluasi Triwulan I di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa kemarin, hanya 4 Bupati yang hadir. Mereka masing-masing Bupati Bangli Made Gianyar, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, dan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Sedangkan 5 kabupaten/kota lainnya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) masing-masing. Sementara, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama diwakili Ketua Komisi IV, I Nyoman Parta, dalam pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Made Mangku Pastika tersebut.
Dalam pertemuan kemarin, Bupati Made Gianyar menyitir nyanyian yang selama ini kerap dilontarkan Gubernur Pastika soal kemiskinan: ‘Pemimpin yang membiarkan rakyatnya miskin adalah dosa. Pemimpin yang membuat rakyatnya miskin, dosanya paling besar’.
“Tapi, Pak Gubernur, siapa pun tidak mau lahir dengan kemiskinan. Dari hasil saya turun ke desa-desa wilayah Kecamatan Kintamani, yang mereka minta adalah perbaiki jalan di desanya masing-masing, supaya bisa lancar melaksanakan kegiatan ekonomi,” ujar Gianyar.
Tidak berhenti sampai di situ, Gianyar juga mengungkap sejumlah jalan kabupaten di Bangli yang perlu ditangani saat ini. Di antaranya, jalan sepanjang Desa Pinggan (Keca-matan Kintamani, Bangli) di mana Pura Dalem Balingkang berada, jalan di Desa Sukawana (Kecamatan Kintamani), dan jalan di Desa Kedisan (Kecamatan Kintamani). Menurut Gianyar, perbaikan jalan-jalan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 37 miliar.
“Apalagi, jalan menuju Pura Dalem Balingkang, Pak Gubernur. Kalau bisa, jalan menuju Pura Dalem Balingkang (sepanjang 9 kilometer arah timur dari Pura Pucak Penulisan, Desa Pakramanb Sukawana) dijadikan jalan provpinsi saja,” tandas Bupati Bangli pertama asal kawasan pegunungan Kintamani ini.
Kenapa jalan menuju Pura Dalem Balingkang diusulkan jadi jalan provinsi? Menurut Gianyar, Pura Dalem Balingkang merupakan Pura Kahyangan Jagat di mana umat sedharma dari seluruh Bali tangkil ke sana. “Setiap karya pujawali di Pura Dalem Balingkang (yang digelar setahun sekali pada Purnamaning Kalima, Red), pamedek seluruh Bali tangkil ke sana. Jalannya sempit, medannya banyak jurang,” tegas plitisi PDIP ini.
Gianyar juga sempat mengutarakan alternatif jika Provinsi Bali tidak bisa mengambil-alih jalan menuju Pura Dalem Balingkang. Alternatifnya adalah minta bantuan ke Pemkab Badung. “Kalau juga tidak bisa, saya akan beralih ke Badung supaya bisa membantu,” katanya.
Menanggapi usulan Gianyar, Gubernur Pastika langsung berseloroh bahwa pihaknya rugi mengundang Bupati Bangli. “Kalau mengundang Bupati Bangli, rugi kita. Terlalu banyak permintaan. Tapi, syukurlah masih mau turun dan hari ini (kemarin) hadir, sehingga apa masalah di daerahnya bisa dicarikan solusi. Kalau maunya program jalan, saya akan koordinasikan dengan Bappeda,” ujar Pastika.
Pastika mengungkapkan, APBD Bali 2018 akan berkurang hampir Rp 1 triliun ketimbang APBD Bali 2017 yang mencapai Rp 6,2 triliun. Masalahnya, ada beberapa target yang tidak terpenuhi. Belum lagi, dana transfer (dari pusat) juga tidak ada tahun ini. ”Tapi, kalau kebutuhan di daerah prioritas, maka saya akan kerjakan,” tegas Gubernur yang mantan Kapolda Bali ini.
Pemprov Bali sangat koncern dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hingga saat ini, tingkat kemiskinan tertinggi masih didominasi 3 daerah, yakni Karangasem (dengan tingkat kemiskinan 6,61 persen), Klungkung (6,35 persen), dan Buleleng (5,79 persen). Disusul kemudian Jembrana dengan tingkat kemiskinan 5,33 persen, Bangli (tingkat kemiskinan 5,22 persen), Tabanan (5,00 persen), Gianyar (4,44 persen), serta terkecil Kota Denpasar (kemiskinan 2,15 persen) dan Badung (2,06 persen). Sedangkan tingkat kemiskinan Provinsi Bali mencapai 4,25 persen.
Gubernur Pastika pun menggunggah Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, supaya mau membantu kabupaten lainnya di Bali yang masih memiliki banyak penduduk miskin, terutama kemiskinan karena belum memiliki rumah layak huni. Menurut Pastika, Badung sebagai kabupaten terkaya di Bali dengan tingkat kemiskinan terendah, memiliki PHR (pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran) yang lumayan banyak. “Pemkab Badung dengan PHR-nya, bisa membantu,” ujar Pastika.
Pastika memaparkan, Pemprov Bali sudah membangun 16.000 unit bedah rumah untuk krama miskin di Bali. Namun, masih jumlah itu masih kurang, karena banyak keluarga miskin yang belum bisa mendapatkan bedah rumah lantaran terbatasnya anggaran.
Menanggapi tantangan Gubernur Pastika, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta langsung angkat bicara. Dalam pemaparannya selama 10 menit, Bupoati Giri Prasta menegaskan dengan kemampuan APBD-nya yang lumayan tinggi, Badung tidak akan menikmatinya sendiri. Bermodalkan dana PHR, praktek one island one management dilaksanakan Badung dengan membantu kabupaten lain yang masih miskin.
Menurut Giri Prasta, Badung siap membantu 2.000 unit bedah rumah untuk diberikan kepada 6 kabupaten lainnya, kecuali Gianyar. “Untuk bedah rumah, hari ini saya sampaikan Badung siap 2.000 unit untuk diberikan kepada kabupaten lain. Kalau rata-rata per unit bedah rumah perlu dana Rp 50 juta, berarti untuk 2.000 unit hanya butuh Rp 100 miliar,” jelas Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung yang juga Ketua DPC PDIP Badung ini.
“Nanti Karangasem akan kita kasi 500 unit bedah rumah, Buleleng dapat 500 unit, Tabanan dapat 300 unit, Jembrana 300 unit, Bangli 200 unit, dan Klungkung 200 unit,” lanjut mantan Ketua DPRD Badung 2009-2014 dan 2014-2015 yang langsung disambut tepuk tangan kepala daerah lainnya ini.
Tak pelak, Gubernur Pastika langsung menyanjung langkah konret yang diambil Bupati Giri Prasta. “Nah begitu. Bupati Badung dengan bicara hanya 10 menit, sudah memutuskan 2.000 unit bedah rumah untuk kabupaten yang masyarakatnya membutuhkan bedah rumah. Cenik gaene to (kerjaan kecil itu, Red),” ujar Pastika yang juga mantan ajudan Menhankam (waktu itu) Jenderal TNI Maraden Pangabean.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, mengatakan angka kemiskinan bisa ditemukan dengan 2 pola pendekatan. Pertama, dengan pendekatan makro, yakni melalui survei bloking satu daerah, di mana 1 orang/jiwa yang diwawancara mewakili satu kawasan tertentu. Kedua, pendekatan mikro, yakni dengan sensus, mewawancara setiap jiwa dalam satu blok atau kawasan.
“Yang paling akurat adalah dengan pola pendekatan mikro. Karena kita akan tahu kondisi riil masyarakat setempat, mengingat polanya sensus mendatangi satu per satu. Pola mikro ini pelaksanaannya harus tepat waktu. Jangan mewawancarai penduduk saat orangnya tergesa-gesa mau pergi, karena jawabannya bisa sekadarnya dan ngawur,” papar Lihadnyana.
Menurut Lihdnyana, untuk memastikan data kemiskinan, BPMPD Provinsi Bali saat ini menghimpunnya dengan Musyawarah Desa dan dicek penduduk miskin di desa tertentu. “Dan, ada berita acaranya. Sehingga jadi jelas di mana saja angka kemiskinan itu. Jadi, tidak ada manipulasi,” tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.
Sedangkan Gubernur Pastika kemarin meminta para kepala desa di Bali jangan sampai memanipulasi orang miskin. Sebab, selama ini di daerah orang miskin jumlahnya sering dimanipulasi. Akibatnya, dana yang harusnya sedikit dikeluarkan pemerintah, menjadi banyak. Sebaliknya, ada warga miskin yang harusnya dapat bantuan, malah tidak tersentuh. “Jadi, para kepala desa saya himbau buat dan sampaikan apa adanya, jangan direkayasa. Sebab, kalian akan berdosa,” pinta Gubernur asal Desa ‘Miskin’ Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini. *nat
Dari 9 kepala daerah kabupaten/kota se-Bali yang diundang rapat evaluasi Triwulan I di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa kemarin, hanya 4 Bupati yang hadir. Mereka masing-masing Bupati Bangli Made Gianyar, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, dan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Sedangkan 5 kabupaten/kota lainnya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) masing-masing. Sementara, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama diwakili Ketua Komisi IV, I Nyoman Parta, dalam pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Made Mangku Pastika tersebut.
Dalam pertemuan kemarin, Bupati Made Gianyar menyitir nyanyian yang selama ini kerap dilontarkan Gubernur Pastika soal kemiskinan: ‘Pemimpin yang membiarkan rakyatnya miskin adalah dosa. Pemimpin yang membuat rakyatnya miskin, dosanya paling besar’.
“Tapi, Pak Gubernur, siapa pun tidak mau lahir dengan kemiskinan. Dari hasil saya turun ke desa-desa wilayah Kecamatan Kintamani, yang mereka minta adalah perbaiki jalan di desanya masing-masing, supaya bisa lancar melaksanakan kegiatan ekonomi,” ujar Gianyar.
Tidak berhenti sampai di situ, Gianyar juga mengungkap sejumlah jalan kabupaten di Bangli yang perlu ditangani saat ini. Di antaranya, jalan sepanjang Desa Pinggan (Keca-matan Kintamani, Bangli) di mana Pura Dalem Balingkang berada, jalan di Desa Sukawana (Kecamatan Kintamani), dan jalan di Desa Kedisan (Kecamatan Kintamani). Menurut Gianyar, perbaikan jalan-jalan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 37 miliar.
“Apalagi, jalan menuju Pura Dalem Balingkang, Pak Gubernur. Kalau bisa, jalan menuju Pura Dalem Balingkang (sepanjang 9 kilometer arah timur dari Pura Pucak Penulisan, Desa Pakramanb Sukawana) dijadikan jalan provpinsi saja,” tandas Bupati Bangli pertama asal kawasan pegunungan Kintamani ini.
Kenapa jalan menuju Pura Dalem Balingkang diusulkan jadi jalan provinsi? Menurut Gianyar, Pura Dalem Balingkang merupakan Pura Kahyangan Jagat di mana umat sedharma dari seluruh Bali tangkil ke sana. “Setiap karya pujawali di Pura Dalem Balingkang (yang digelar setahun sekali pada Purnamaning Kalima, Red), pamedek seluruh Bali tangkil ke sana. Jalannya sempit, medannya banyak jurang,” tegas plitisi PDIP ini.
Gianyar juga sempat mengutarakan alternatif jika Provinsi Bali tidak bisa mengambil-alih jalan menuju Pura Dalem Balingkang. Alternatifnya adalah minta bantuan ke Pemkab Badung. “Kalau juga tidak bisa, saya akan beralih ke Badung supaya bisa membantu,” katanya.
Menanggapi usulan Gianyar, Gubernur Pastika langsung berseloroh bahwa pihaknya rugi mengundang Bupati Bangli. “Kalau mengundang Bupati Bangli, rugi kita. Terlalu banyak permintaan. Tapi, syukurlah masih mau turun dan hari ini (kemarin) hadir, sehingga apa masalah di daerahnya bisa dicarikan solusi. Kalau maunya program jalan, saya akan koordinasikan dengan Bappeda,” ujar Pastika.
Pastika mengungkapkan, APBD Bali 2018 akan berkurang hampir Rp 1 triliun ketimbang APBD Bali 2017 yang mencapai Rp 6,2 triliun. Masalahnya, ada beberapa target yang tidak terpenuhi. Belum lagi, dana transfer (dari pusat) juga tidak ada tahun ini. ”Tapi, kalau kebutuhan di daerah prioritas, maka saya akan kerjakan,” tegas Gubernur yang mantan Kapolda Bali ini.
Pemprov Bali sangat koncern dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hingga saat ini, tingkat kemiskinan tertinggi masih didominasi 3 daerah, yakni Karangasem (dengan tingkat kemiskinan 6,61 persen), Klungkung (6,35 persen), dan Buleleng (5,79 persen). Disusul kemudian Jembrana dengan tingkat kemiskinan 5,33 persen, Bangli (tingkat kemiskinan 5,22 persen), Tabanan (5,00 persen), Gianyar (4,44 persen), serta terkecil Kota Denpasar (kemiskinan 2,15 persen) dan Badung (2,06 persen). Sedangkan tingkat kemiskinan Provinsi Bali mencapai 4,25 persen.
Gubernur Pastika pun menggunggah Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, supaya mau membantu kabupaten lainnya di Bali yang masih memiliki banyak penduduk miskin, terutama kemiskinan karena belum memiliki rumah layak huni. Menurut Pastika, Badung sebagai kabupaten terkaya di Bali dengan tingkat kemiskinan terendah, memiliki PHR (pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran) yang lumayan banyak. “Pemkab Badung dengan PHR-nya, bisa membantu,” ujar Pastika.
Pastika memaparkan, Pemprov Bali sudah membangun 16.000 unit bedah rumah untuk krama miskin di Bali. Namun, masih jumlah itu masih kurang, karena banyak keluarga miskin yang belum bisa mendapatkan bedah rumah lantaran terbatasnya anggaran.
Menanggapi tantangan Gubernur Pastika, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta langsung angkat bicara. Dalam pemaparannya selama 10 menit, Bupoati Giri Prasta menegaskan dengan kemampuan APBD-nya yang lumayan tinggi, Badung tidak akan menikmatinya sendiri. Bermodalkan dana PHR, praktek one island one management dilaksanakan Badung dengan membantu kabupaten lain yang masih miskin.
Menurut Giri Prasta, Badung siap membantu 2.000 unit bedah rumah untuk diberikan kepada 6 kabupaten lainnya, kecuali Gianyar. “Untuk bedah rumah, hari ini saya sampaikan Badung siap 2.000 unit untuk diberikan kepada kabupaten lain. Kalau rata-rata per unit bedah rumah perlu dana Rp 50 juta, berarti untuk 2.000 unit hanya butuh Rp 100 miliar,” jelas Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung yang juga Ketua DPC PDIP Badung ini.
“Nanti Karangasem akan kita kasi 500 unit bedah rumah, Buleleng dapat 500 unit, Tabanan dapat 300 unit, Jembrana 300 unit, Bangli 200 unit, dan Klungkung 200 unit,” lanjut mantan Ketua DPRD Badung 2009-2014 dan 2014-2015 yang langsung disambut tepuk tangan kepala daerah lainnya ini.
Tak pelak, Gubernur Pastika langsung menyanjung langkah konret yang diambil Bupati Giri Prasta. “Nah begitu. Bupati Badung dengan bicara hanya 10 menit, sudah memutuskan 2.000 unit bedah rumah untuk kabupaten yang masyarakatnya membutuhkan bedah rumah. Cenik gaene to (kerjaan kecil itu, Red),” ujar Pastika yang juga mantan ajudan Menhankam (waktu itu) Jenderal TNI Maraden Pangabean.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, mengatakan angka kemiskinan bisa ditemukan dengan 2 pola pendekatan. Pertama, dengan pendekatan makro, yakni melalui survei bloking satu daerah, di mana 1 orang/jiwa yang diwawancara mewakili satu kawasan tertentu. Kedua, pendekatan mikro, yakni dengan sensus, mewawancara setiap jiwa dalam satu blok atau kawasan.
“Yang paling akurat adalah dengan pola pendekatan mikro. Karena kita akan tahu kondisi riil masyarakat setempat, mengingat polanya sensus mendatangi satu per satu. Pola mikro ini pelaksanaannya harus tepat waktu. Jangan mewawancarai penduduk saat orangnya tergesa-gesa mau pergi, karena jawabannya bisa sekadarnya dan ngawur,” papar Lihadnyana.
Menurut Lihdnyana, untuk memastikan data kemiskinan, BPMPD Provinsi Bali saat ini menghimpunnya dengan Musyawarah Desa dan dicek penduduk miskin di desa tertentu. “Dan, ada berita acaranya. Sehingga jadi jelas di mana saja angka kemiskinan itu. Jadi, tidak ada manipulasi,” tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.
Sedangkan Gubernur Pastika kemarin meminta para kepala desa di Bali jangan sampai memanipulasi orang miskin. Sebab, selama ini di daerah orang miskin jumlahnya sering dimanipulasi. Akibatnya, dana yang harusnya sedikit dikeluarkan pemerintah, menjadi banyak. Sebaliknya, ada warga miskin yang harusnya dapat bantuan, malah tidak tersentuh. “Jadi, para kepala desa saya himbau buat dan sampaikan apa adanya, jangan direkayasa. Sebab, kalian akan berdosa,” pinta Gubernur asal Desa ‘Miskin’ Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini. *nat
Komentar