PAN Mbalelo, PDIP-NasDem Pun Geram
Untuk kedua kalinya PAN selaku parpol pendukung membangkang dari pemerintahan Presiden Jokowi.
JAKARTA, NusaBali
Setelah tolak Perppu Pembubaran Ormas Radikal yang di-keluarkan Presiden Jokowi, PAN kembali walk out dari sidang paripurna yang sahkan RUU Pemilu dengan Presidential Thrteshold 20-25 persen. Parpol pendukung pemerintah seperti PDIP dan NasDem pun berang atas sikap PAN.
PAN mengambil sikap bertentangan dengan pemerintah dan parpol koalisi pendukung Jokowi dalam penentuan RUU Pemilu yang sudah diketuk jadi UU Pemilu di sidang paripurna DPR, Jumat (21/7) dinihari. PAN bersekutu dengan Gerindra, De-mokrat, dan PKS yang sama-sama menolak dilakukan voting untuk memilih opsi A berisi Presiodential Trheshold 20-25 persen dan opsi B yang berisi Presidential Threshold 0 persen.
PAN menentang keinginan pemerintah agar Presiodential Trheshold di angka 20-25 persen. Angka ini disepakati PDIP-Golkar-PPP-PKB-NasDem-Hanura. Sebaliknya, PAN ingin meniadakan ambang batas Capres atau memilih Presiodential Trheshold 0 persen yang diusung Gerindra-Demokrat-PKS. PAN pun dukung Gerindra cs untuk ajukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pemilu berisi Presidential Threshold 20-25 persen yang baru disahkan DPR ini.
Beda sikap PAN dengan parpol koalisi pendukung pemerintah ini sempat ditanggapi Presiden Jokowi saat hadiri Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat kemarin. Jokowi mengungkapkan, dirinya sempat bertemu Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, sehari sebelum sidang paripurna DPR untuk pengambilan keputusan RUU Pemilu. Saat itu, PAN berjanji akan mendukung pemerintah.
"Untuk PAN, supaya diketahui bahwa sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan, sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (pemerintah)," ungkap Jokowi. Namun kenyataan, PAN memilih mengambil keputusan berbeda. PAN ikut fraksi-fraksi yang walk out terkait penentuan besaran Presidential Threshold.
Jokowi menegaskan, pemerintah ingin agar UU Pemilu yang telah diputuskan tersebut bisa meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. "Kita ingin agar UU Pemilu ini kualitas demokrasi kita, kualitas penyelenggaraan kita bisa lebih baik lagi," katanya. Saat ditanya mengenai sanksi untuk PAN, Jokowi hanya menyebut koalisi pemerintahan masih solid. "Kita kan baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Ada apa?" katanya.
Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi sikap PAN yang mbalelo. "Tanya PAN sendiri, jangan tanya saya. Saya nggak mau komentar karena tugas kami bersama DPR menyelesaikan UU ini menjadi acuan seluruh parpol, baik yang ikut sampai selesai maupun walk out. Tapi, itu bagian paripurna DPR, sudah disahkan," ujar Tjahjo dilansir detikcom di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.
Tjahjo berpandangan keputusan paripurna untuk mengesahkan UU Pemilu sudah mewakili setiap fraksi di DPR, meskipun ada fraksi yang walk out. "Saya melihat yang diputuskan DPR mewakili seluruh fraksi di DPR. Walaupun ada yang walk out, tapi secara konstitusional memutuskan bahwa sudah dibahas bersama pemerintah," jelas mantan Sekjen DPP PDIP ini.
Sementara, PDIP menanggapi sinis sikap PAN yang berseberangan dengan pemerintah. Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai PAN cenderung mirip sebagai partai penyeimbang dibanding pendukung pemerintahan Jokowi.
"Kami tetap menghargai pilihan politik PAN yang dari waktu ke waktu semakin mirip sebagai partai penyeimbang'," kata Hendrawan melalui pesan singkatnya kepada kompas.com kemarin. "Pada posisi demikian, mungkin PAN merasa lebih diuntungkan dalam kalkulasi politik jangka panjang."
Hal serupa diungkapkan Ketua DPP PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira. Menurut Hugo, PAN sudah mengambil keputusan untuk berjarak dengan pemerintah. "Dengan sikap yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah, sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerjasama partai-partai pendukung pemerintah," katanya.
Sebaliknya, NasDem menyebut sikap PAN sudah jelas bertentangan dengan pemerintah. NasDem pun meminta PAN minggir dari pemerintahan. "Kami hari ini telah melihat sebuah fakta politis bahwa PAN tidak sejalan dengan koalisi. Karena itulah, kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap PAN," ujar anggota Fraksi NasDem DPR, Teuku Taufiqulhadi.
Sikap PAN yang terus-menerus memperlihatkan pertentangan dengan pemerintah, disebut Taufiqulhadi membahayakan. Jika PAN tetap 'dipelihara' dalam koalisi, ini akan menimbulkan ketidakharmonisan. "Sebuah partai di dalam koalisi dengan per-bedaan yang sangat mencolok itu akan membuat koalisi tidak harmonis," jelas Taufiqulhadi.
Sementara itu, PAN meminta Presiden Jokowi melihat apakah mereka masih dianggap sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah atau tidak. "Kalau masalah reshuffle, itu hak prerogratif Presiden. Kalau berbasis kinerja, Bang Asman (Menpan RB) pasti aman," ujar Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, Jumat kemarin.
Namun, bila ternyata perombakan kabinet dilakukan karena masalah beda pilihan atau urusan politik, menurut Yandri, PAN mengembalikannya kepada Jokowi. Diakui Yandri, pihaknya memang tidak sejalan dengan Jokowi dalam sejumlah hal, termasuk mengenai urusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). *
Setelah tolak Perppu Pembubaran Ormas Radikal yang di-keluarkan Presiden Jokowi, PAN kembali walk out dari sidang paripurna yang sahkan RUU Pemilu dengan Presidential Thrteshold 20-25 persen. Parpol pendukung pemerintah seperti PDIP dan NasDem pun berang atas sikap PAN.
PAN mengambil sikap bertentangan dengan pemerintah dan parpol koalisi pendukung Jokowi dalam penentuan RUU Pemilu yang sudah diketuk jadi UU Pemilu di sidang paripurna DPR, Jumat (21/7) dinihari. PAN bersekutu dengan Gerindra, De-mokrat, dan PKS yang sama-sama menolak dilakukan voting untuk memilih opsi A berisi Presiodential Trheshold 20-25 persen dan opsi B yang berisi Presidential Threshold 0 persen.
PAN menentang keinginan pemerintah agar Presiodential Trheshold di angka 20-25 persen. Angka ini disepakati PDIP-Golkar-PPP-PKB-NasDem-Hanura. Sebaliknya, PAN ingin meniadakan ambang batas Capres atau memilih Presiodential Trheshold 0 persen yang diusung Gerindra-Demokrat-PKS. PAN pun dukung Gerindra cs untuk ajukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pemilu berisi Presidential Threshold 20-25 persen yang baru disahkan DPR ini.
Beda sikap PAN dengan parpol koalisi pendukung pemerintah ini sempat ditanggapi Presiden Jokowi saat hadiri Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat kemarin. Jokowi mengungkapkan, dirinya sempat bertemu Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, sehari sebelum sidang paripurna DPR untuk pengambilan keputusan RUU Pemilu. Saat itu, PAN berjanji akan mendukung pemerintah.
"Untuk PAN, supaya diketahui bahwa sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan, sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (pemerintah)," ungkap Jokowi. Namun kenyataan, PAN memilih mengambil keputusan berbeda. PAN ikut fraksi-fraksi yang walk out terkait penentuan besaran Presidential Threshold.
Jokowi menegaskan, pemerintah ingin agar UU Pemilu yang telah diputuskan tersebut bisa meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. "Kita ingin agar UU Pemilu ini kualitas demokrasi kita, kualitas penyelenggaraan kita bisa lebih baik lagi," katanya. Saat ditanya mengenai sanksi untuk PAN, Jokowi hanya menyebut koalisi pemerintahan masih solid. "Kita kan baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Ada apa?" katanya.
Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi sikap PAN yang mbalelo. "Tanya PAN sendiri, jangan tanya saya. Saya nggak mau komentar karena tugas kami bersama DPR menyelesaikan UU ini menjadi acuan seluruh parpol, baik yang ikut sampai selesai maupun walk out. Tapi, itu bagian paripurna DPR, sudah disahkan," ujar Tjahjo dilansir detikcom di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.
Tjahjo berpandangan keputusan paripurna untuk mengesahkan UU Pemilu sudah mewakili setiap fraksi di DPR, meskipun ada fraksi yang walk out. "Saya melihat yang diputuskan DPR mewakili seluruh fraksi di DPR. Walaupun ada yang walk out, tapi secara konstitusional memutuskan bahwa sudah dibahas bersama pemerintah," jelas mantan Sekjen DPP PDIP ini.
Sementara, PDIP menanggapi sinis sikap PAN yang berseberangan dengan pemerintah. Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai PAN cenderung mirip sebagai partai penyeimbang dibanding pendukung pemerintahan Jokowi.
"Kami tetap menghargai pilihan politik PAN yang dari waktu ke waktu semakin mirip sebagai partai penyeimbang'," kata Hendrawan melalui pesan singkatnya kepada kompas.com kemarin. "Pada posisi demikian, mungkin PAN merasa lebih diuntungkan dalam kalkulasi politik jangka panjang."
Hal serupa diungkapkan Ketua DPP PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira. Menurut Hugo, PAN sudah mengambil keputusan untuk berjarak dengan pemerintah. "Dengan sikap yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah, sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerjasama partai-partai pendukung pemerintah," katanya.
Sebaliknya, NasDem menyebut sikap PAN sudah jelas bertentangan dengan pemerintah. NasDem pun meminta PAN minggir dari pemerintahan. "Kami hari ini telah melihat sebuah fakta politis bahwa PAN tidak sejalan dengan koalisi. Karena itulah, kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap PAN," ujar anggota Fraksi NasDem DPR, Teuku Taufiqulhadi.
Sikap PAN yang terus-menerus memperlihatkan pertentangan dengan pemerintah, disebut Taufiqulhadi membahayakan. Jika PAN tetap 'dipelihara' dalam koalisi, ini akan menimbulkan ketidakharmonisan. "Sebuah partai di dalam koalisi dengan per-bedaan yang sangat mencolok itu akan membuat koalisi tidak harmonis," jelas Taufiqulhadi.
Sementara itu, PAN meminta Presiden Jokowi melihat apakah mereka masih dianggap sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah atau tidak. "Kalau masalah reshuffle, itu hak prerogratif Presiden. Kalau berbasis kinerja, Bang Asman (Menpan RB) pasti aman," ujar Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, Jumat kemarin.
Namun, bila ternyata perombakan kabinet dilakukan karena masalah beda pilihan atau urusan politik, menurut Yandri, PAN mengembalikannya kepada Jokowi. Diakui Yandri, pihaknya memang tidak sejalan dengan Jokowi dalam sejumlah hal, termasuk mengenai urusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). *
Komentar