Rekrutmen PNS dan Kepolisian Terkorup
KPK dan Jokowi raih kepercayaan publik tertinggi
JAKARTA, NusaBali
Polling Center dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kepolisian dan rekrutmen pegawai negeri sipil adalah sektor paling korup. Persepsi masyarakat menilai kedua sektor itu rentan korupsi.
Hal ini terbukti dari hasil survei yang melibatkan sebanyak 2.325 orang sebagai sampel di 34 provinsi dan 177 kabupaten dan kota. Hasil survei tersebut menunjukkan, kepolisian dan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dianggap berpotensi tinggi dalam hal perilaku korupsi.
"Sektor kepolisan dan pendaftaran CPNS dianggap sektor terkorup, masyarakat menilai CPNS masih rentan korupsi karena kalau engga ada orang dalam (kenalan) tetap susah lulus ujian," kata peneliti ICW Febri Hendri di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (20/7) seperti dilansir cnnindonesia.
Pandangan masyarakat terhadap dua institusi itu sebagai sektor terkorup mencapai angka 56 persen untuk lembaga kepolisian, dan 50 persen untuk rekrutmen PNS.
"Untuk lembaga kepolisian dinilai buruk karena adanya kepercayaan dari masyarakat polisi dianggap sebagai aparat negara yang suka minta uang di jalanan," kata dia.
Selain dua lembaga tersebut, sektor lainnya yang dianggap memiliki potensi tinggi untuk kegiatan korupsi yakni sektor pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dengan angka temuan 48 persen.
Selanjutnya pengadilan menduduki posisi nomor empat dari level perilaku korupsi paling tinggi dengan persentase 45 persen, dan implementasi anggaran oleh pemerintah 44 persen, dan terakhir diduduki universitas dengan persentase sebanyak 27 persen.
Survei nasional antikorupsi juga menghasilkan kesimpulan, pemerintah berhasil meningkatkan citra positif dalam keseriusannya saat memerangi korupsi selama setahun terakhir dengan angka 49% pada 2017. Sementara pada tahun lalu berkisar 52% dengan melibatkan sampel 2.000 orang.
Sementara survei nasional antikorupsi mendapatkan hasil, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Presiden Jokowi memuncaki perolehan kepercayaan publik paling tinggi dari lembaga negara yang paling dipercaya.
KPK dan Presiden Jokowi berhasil mendapatkan hasil survei 86% disusul BPK dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing mendapatkan kepercayaan 72% dan 66%.
"Kami lihat figur Presiden Jokowi terlihat tegas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ini menjadi tolak ukur juga saat masyarakat menyampaikan kepercayaannya," kata Febri. *
Hal ini terbukti dari hasil survei yang melibatkan sebanyak 2.325 orang sebagai sampel di 34 provinsi dan 177 kabupaten dan kota. Hasil survei tersebut menunjukkan, kepolisian dan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dianggap berpotensi tinggi dalam hal perilaku korupsi.
"Sektor kepolisan dan pendaftaran CPNS dianggap sektor terkorup, masyarakat menilai CPNS masih rentan korupsi karena kalau engga ada orang dalam (kenalan) tetap susah lulus ujian," kata peneliti ICW Febri Hendri di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (20/7) seperti dilansir cnnindonesia.
Pandangan masyarakat terhadap dua institusi itu sebagai sektor terkorup mencapai angka 56 persen untuk lembaga kepolisian, dan 50 persen untuk rekrutmen PNS.
"Untuk lembaga kepolisian dinilai buruk karena adanya kepercayaan dari masyarakat polisi dianggap sebagai aparat negara yang suka minta uang di jalanan," kata dia.
Selain dua lembaga tersebut, sektor lainnya yang dianggap memiliki potensi tinggi untuk kegiatan korupsi yakni sektor pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dengan angka temuan 48 persen.
Selanjutnya pengadilan menduduki posisi nomor empat dari level perilaku korupsi paling tinggi dengan persentase 45 persen, dan implementasi anggaran oleh pemerintah 44 persen, dan terakhir diduduki universitas dengan persentase sebanyak 27 persen.
Survei nasional antikorupsi juga menghasilkan kesimpulan, pemerintah berhasil meningkatkan citra positif dalam keseriusannya saat memerangi korupsi selama setahun terakhir dengan angka 49% pada 2017. Sementara pada tahun lalu berkisar 52% dengan melibatkan sampel 2.000 orang.
Sementara survei nasional antikorupsi mendapatkan hasil, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Presiden Jokowi memuncaki perolehan kepercayaan publik paling tinggi dari lembaga negara yang paling dipercaya.
KPK dan Presiden Jokowi berhasil mendapatkan hasil survei 86% disusul BPK dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing mendapatkan kepercayaan 72% dan 66%.
"Kami lihat figur Presiden Jokowi terlihat tegas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ini menjadi tolak ukur juga saat masyarakat menyampaikan kepercayaannya," kata Febri. *
Komentar