Banggar Soroti Penurunan Retribusi Hingga Insentif Guru Honor

DENPASAR, NusaBali

Pembahasan yang digelar di ruang Rapat Kantor DPRD Kota Denpasar, Selasa (18/7) kemarin dipimpin anggota Badan Anggaran Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Asisten III  Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya.

Tampak hadir dalam Rapat Pembahasan KUA-PPAS, sejumlah pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Pendapatan, Bappeda, Dinas Perhubungan, Disdikpora, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bagian Hukum, Probang, serta instansi terkait lainnya. 

Dalam pembahasan tersebut, anggota Banggar AA Susruta Ngurah Putra menyoroti turunnya perolehan retribusi pada tahun anggaran 2017. 

Dikatakannya, pada tahun 2016 realisasi retribusi tercatat sebesar Rp 49,6 miliar, kemudian pada induk 2017 dirancang Rp 45 miliar, kemudian pada rancangan APBD Perubahan menjadi Rp 35 miliar. “Ini perlu diperhatikan, apakah penurunan ini akibat persoalan ekonomi secara umum, atau akibat regulasi yang diterapkan. Kalau seandainya akibat faktor regulasi, maka harus segera dilakukan perbaikan,” kata Susruta.

Sementara itu, anggota lainnya, seperti Wayan Warka, Wayan Suadi Putra, dan Hilmun Nabi juga sempat mempertanyakan sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pada periode mendatang. Salah satunya yang diungkapkan oleh Politisi PDI Perjuangan, Wayan Warka yang mempertanyakan soal kebijakan terhadap guru honor. “Selama ini keberadaan guru honor sangat penting, namun insentif sangat kecil,” katanya.

Menanggapi sejumlah pertanyaan dari anggota Banggar DPRD Kota Denpasar ini, Tim Anggaran dari pihak eksekutif pun menyampaikan berbagai alasannya. Misalnya, soal penurunan retribusi akibat kondisi ekonomi yang melesu secara global. Sedangkan untuk guru honor, Eddy Mulya menyatakan nasib para guru honor ini akan dilakukan dengan cara menaikan insentif per jam ngajar. “Kita akan rancang per jam mata pelajaran akan dipatok Rp 60.000, sehingga ada peningkatan gaji guru honor,” kata Eddy Mulya.

Disisi lain, Pimpinan Rapat, Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi langkah-langkah eksekutif dalam merancang postur APBD Perubahan 2017 ini. Misalnya saja, antara belanja langsung dan tidak langsung sudah mendekati ideal. Karena saat ini pos belanja langsung dirancang 48 persen dan belanja tidak langsung sebesar 52 persen. “Meski belum mampu merancang pos belanja langsung lebih besar dari pos belanja tidak langsung,namun sudah ada upaya ke arah itu,” ujarnya. *cr63