Klungkung Rancang Negerikan 55 TK Swasta
Pemkab Klungkung berencana menjadikan semua Taman Kanak-kanak (TK) swasta menjadi TK negeri.
SEMARAPURA, NusaBali
Targetnya, setiap desa terdapat minimal satu TK negeri. Penegerian TK swasta untuk mempermudah pengalokasian anggaran operasional dari pemerintah.
Kini sekitar 55 TK swasta milik yayasan dan desa di Klungkung akan diubah jadi TK negeri. Hal itu diungkapkan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (17/7) sore. "Karena masih milik yayasan atau desa, maka pemerintah tidak bisa leluasa menangani. Maka itu harus dijadikan TK negeri sehingga bisa membiayai baik sarana prasarana maupun SDM," ujar Suwirta didampingi Kadisdik Klungkung Dewa Gede Darmawan dan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Ketut Suadnyana.
Menurut Bupati Suwirta, selama ini masyarakat menilai biaya pendidikan di TK mahal. Sehingga sebagian dari mereka langsung menyekolahkan anak-anaknya ke SD. Kedepannya, dengan status TK negeri, pendidikan di TK akan digratiskan. Dalam rapat dengar pendapat itu, Bupati Suwirta mengakui, pendidikan di Klungkung masih banyak kekurangan SDM dan sarana prasarana. Antara lain, kurang ruang kelas baru SMP, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, toilet, meubeler dan lainnya. Bupati menyatakan semua kekurangan tersebut akan segera dibuatkan usulan, sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti. "Dari pertemuan ini saya berharap ada tindak lanjut sehingga kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia bisa ditingkatkan," harap Bupati Suwirta di hadapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Fikri.
Anggota Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI, Latifah Sohid mengapresiasi langkah Pemkab Klungkung yang telah mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dirinya menyatakan ketertarikannya akan program Bupati Suwirta terkait perubahan status TK swasta/yayasan menjadi TK negeri. "Saya tertarik dengan program tersebut," akunya.
Rapat dengar pendapat Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI juga diikuti sejumlah kepala daerah lainnya. Seperti Kota Batu, Kota Tegal, Kota Ternate, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Garut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri selaku pimpinan rapat meminta semua kepala daerah ini untuk segera menyampaikan jawaban tertulis diserta data-data sesuai permasalahan yang berkembang. *wa
Kini sekitar 55 TK swasta milik yayasan dan desa di Klungkung akan diubah jadi TK negeri. Hal itu diungkapkan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (17/7) sore. "Karena masih milik yayasan atau desa, maka pemerintah tidak bisa leluasa menangani. Maka itu harus dijadikan TK negeri sehingga bisa membiayai baik sarana prasarana maupun SDM," ujar Suwirta didampingi Kadisdik Klungkung Dewa Gede Darmawan dan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Ketut Suadnyana.
Menurut Bupati Suwirta, selama ini masyarakat menilai biaya pendidikan di TK mahal. Sehingga sebagian dari mereka langsung menyekolahkan anak-anaknya ke SD. Kedepannya, dengan status TK negeri, pendidikan di TK akan digratiskan. Dalam rapat dengar pendapat itu, Bupati Suwirta mengakui, pendidikan di Klungkung masih banyak kekurangan SDM dan sarana prasarana. Antara lain, kurang ruang kelas baru SMP, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, toilet, meubeler dan lainnya. Bupati menyatakan semua kekurangan tersebut akan segera dibuatkan usulan, sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti. "Dari pertemuan ini saya berharap ada tindak lanjut sehingga kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia bisa ditingkatkan," harap Bupati Suwirta di hadapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Fikri.
Anggota Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI, Latifah Sohid mengapresiasi langkah Pemkab Klungkung yang telah mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dirinya menyatakan ketertarikannya akan program Bupati Suwirta terkait perubahan status TK swasta/yayasan menjadi TK negeri. "Saya tertarik dengan program tersebut," akunya.
Rapat dengar pendapat Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI juga diikuti sejumlah kepala daerah lainnya. Seperti Kota Batu, Kota Tegal, Kota Ternate, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Garut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri selaku pimpinan rapat meminta semua kepala daerah ini untuk segera menyampaikan jawaban tertulis diserta data-data sesuai permasalahan yang berkembang. *wa
Komentar