Pegawai Terlalu 'Gemuk', Diminta untuk Dirumahkan
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Badung dicecar Komisi III saat berlangsung rapat kerja, Senin (19/6), di gedung DPRD Badung.
Komisi III DPRD Badung Cecar PD Pasar
MANGUPURA, NusaBali
Perusahaan plat merah ini didesak meningkatkan kinerjanya. Salah satu yang paling disorot keberadaan pegawai yang dinilai terlalu gemuk yakni 225 orang. Dewan minta 125 pegawai harus ‘dirumahkan’.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata, dihadiri anggota Komisi III I Nyoman Satria, IGN Shaskara, I Ketut Subagia, I Gede Aryantha, I Made Sumerta, dan Made Sudarta. Sedangkan dari pihak PD Pasar dipimpin Dirut Made Sutarma beserta jajaran, termasuk Badan Pengawas PD Pasar Nyoman Mardiyana dan Wayan Astika.
Mengenai kelebihan pegawai, Satria menilai banyak dari mereka tidak disiplin. Karena itu, dia minta agar dilakukan seleksi terhadap seluruh pegawai tersebut. Ia bahkan mengusulkan separuh pegawai dipangkas.
“Soal pegawai, solusi saya PHK saja. Dari 225 itu, 125 di-PHK. Dan segera laporkan ke bupati,” tandasnya. Dia berharap pegawai PD Pasar bisa dialihkan menjadi tenaga kontrak di Pemkab Badung.
Sudarta terang-terangan menyebut PD Pasar tidak layak dilanjutkan. Pasalnya, pendapatan perusahaan tersebut jauh dari sehat. “Kalau melihat dari pendapatan dan kinerja, PD Pasar Badung sudah tidak layak sebenarnya. Gaji pegawai saja Rp 12 miliar, sedangkan pendapatan Rp 17 miliar. Jadi 70 persen untuk gaji pegawai, ini tidak layak,” tegas Sudarta diiyakan Shaskara.
Menurut politisi asal Mengwi, ini jangankan bisa mengembalikan penyertaan modal pemerintah, untuk bertahan hidup saja PD Pasar sudah susah. Untuk itu pihaknya mendesak agar PD Pasar berbenah.
Sorotan serupa juga dilontarkan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata. Namun, anggota DPRD Badung asal Desa Dauh Yeh Cani, Abiansemal, ini lebih banyak menyoroti kebedaan timbangan di Pasar Hewan Beringkit yang kerap dikeluhkan. “Kok tidak pakai timbangan digital? Emang kalau pakai timbangan digital, rasa daging sapinya tidak enak ya?” kata Alit Yandinata. Karena itu, dia pun mendesak agar Pasar Hewan Beringkit segera beralih ke sistem IT.
Sementara Badan Pengawas PD Pasar Badung Nyoman Mardiana mengakui ada beberapa permasalahan yang terjadi di unit-unit PD Pasar. Salah satunya adalah adanya dugaan permainan timbangan sapi di Pasar Hewan Beringkit. “Masyarakat tidak percaya dengan timbangan sapi di Pasar Beringkit karena menggunakan timbangan manual, tidak digital. Mereka menduga berat sapinya dipermainkan,” ungkapnya. Atas permasalahan ini, pihaknya sudah menyarankan agar menggunakan timbangan digital. “Kami sudah sarankan ke direksi gunakan timbangan digital,” katanya.
Apa tanggapan Dirut PD Pasar Made Sutarma? Secara terbuka Sutarma mengakui perusahaan yang dipimpinnya masih jauh dari sehat. Namun dia akan berupaya agar kondisi perusahaan plat merah ini semakin baik.
Terkait sejumlah usulan Badan Pengawas maupun dari Komisi III DPRD Badung, pejabat asal Gulingan, Kecamatan Mengwi, ini mengaku akan segera menindaklanjuti sesuai kemampuan perusahaan. Bagaimana dengan desakan PHK seratusan pegawai? “Untuk PHK pegawai, kami segera lapor ke bupati,” tandasnya. *asa
MANGUPURA, NusaBali
Perusahaan plat merah ini didesak meningkatkan kinerjanya. Salah satu yang paling disorot keberadaan pegawai yang dinilai terlalu gemuk yakni 225 orang. Dewan minta 125 pegawai harus ‘dirumahkan’.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata, dihadiri anggota Komisi III I Nyoman Satria, IGN Shaskara, I Ketut Subagia, I Gede Aryantha, I Made Sumerta, dan Made Sudarta. Sedangkan dari pihak PD Pasar dipimpin Dirut Made Sutarma beserta jajaran, termasuk Badan Pengawas PD Pasar Nyoman Mardiyana dan Wayan Astika.
Mengenai kelebihan pegawai, Satria menilai banyak dari mereka tidak disiplin. Karena itu, dia minta agar dilakukan seleksi terhadap seluruh pegawai tersebut. Ia bahkan mengusulkan separuh pegawai dipangkas.
“Soal pegawai, solusi saya PHK saja. Dari 225 itu, 125 di-PHK. Dan segera laporkan ke bupati,” tandasnya. Dia berharap pegawai PD Pasar bisa dialihkan menjadi tenaga kontrak di Pemkab Badung.
Sudarta terang-terangan menyebut PD Pasar tidak layak dilanjutkan. Pasalnya, pendapatan perusahaan tersebut jauh dari sehat. “Kalau melihat dari pendapatan dan kinerja, PD Pasar Badung sudah tidak layak sebenarnya. Gaji pegawai saja Rp 12 miliar, sedangkan pendapatan Rp 17 miliar. Jadi 70 persen untuk gaji pegawai, ini tidak layak,” tegas Sudarta diiyakan Shaskara.
Menurut politisi asal Mengwi, ini jangankan bisa mengembalikan penyertaan modal pemerintah, untuk bertahan hidup saja PD Pasar sudah susah. Untuk itu pihaknya mendesak agar PD Pasar berbenah.
Sorotan serupa juga dilontarkan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata. Namun, anggota DPRD Badung asal Desa Dauh Yeh Cani, Abiansemal, ini lebih banyak menyoroti kebedaan timbangan di Pasar Hewan Beringkit yang kerap dikeluhkan. “Kok tidak pakai timbangan digital? Emang kalau pakai timbangan digital, rasa daging sapinya tidak enak ya?” kata Alit Yandinata. Karena itu, dia pun mendesak agar Pasar Hewan Beringkit segera beralih ke sistem IT.
Sementara Badan Pengawas PD Pasar Badung Nyoman Mardiana mengakui ada beberapa permasalahan yang terjadi di unit-unit PD Pasar. Salah satunya adalah adanya dugaan permainan timbangan sapi di Pasar Hewan Beringkit. “Masyarakat tidak percaya dengan timbangan sapi di Pasar Beringkit karena menggunakan timbangan manual, tidak digital. Mereka menduga berat sapinya dipermainkan,” ungkapnya. Atas permasalahan ini, pihaknya sudah menyarankan agar menggunakan timbangan digital. “Kami sudah sarankan ke direksi gunakan timbangan digital,” katanya.
Apa tanggapan Dirut PD Pasar Made Sutarma? Secara terbuka Sutarma mengakui perusahaan yang dipimpinnya masih jauh dari sehat. Namun dia akan berupaya agar kondisi perusahaan plat merah ini semakin baik.
Terkait sejumlah usulan Badan Pengawas maupun dari Komisi III DPRD Badung, pejabat asal Gulingan, Kecamatan Mengwi, ini mengaku akan segera menindaklanjuti sesuai kemampuan perusahaan. Bagaimana dengan desakan PHK seratusan pegawai? “Untuk PHK pegawai, kami segera lapor ke bupati,” tandasnya. *asa
Komentar