nusabali

Pejabat Mulai Pasang Jangkar Jelang Pilgub Bali 2018

  • www.nusabali.com-pejabat-mulai-pasang-jangkar-jelang-pilgub-bali-2018

Tahapan Pilgub Bali 2018 yang sudah mulai berjalan dan membuat suhu politik menghangat merembet ke birokrat.

Komisi I Ingatkan Pejabat Pemprov Netral


DENPASAR, NusaBali
Para pejabat Pemprov Bali bahkan sampai pejabat Perusda mulai pasang strategi untuk menguatkan posisi mereka. Caranya dengan ‘lego jangkar’ di Pilgub Bali 2018 supaya tidak salah langkah ketika peralihan kekuasaan. Bahkan kabarnya ada pejabat yang sudah menerima baliho salah satu kandidat dan bergerak alias menjadi tim sukses.

Bocoran yang diperoleh NusaBali dari salah seorang fungsionaris partai politik di Denpasar, Minggu (18/6), pejabat Pemprov Bali dan pejabat di Perusda Provinsi Bali menerima baliho kandidat, namun tidak terang-terangan memasang.

“Pejabatnya menerima tetapi bukan dia yang memasang. Lusinan baliho kandidat Cagub. Sudah lego jangkar ke salah satu calon lah untuk mengamankan posisi,” ujar sumber yang wanti-wanti agar namanya tidak disebutkan di koran.

Sumber tadi menambahkan, jurus ‘lego jangkar’ pejabat  tidak hanya dengan menerima pasang baliho salah satu calon Cagub. Juga merapat ke tim sukses sang calon yang tidak lain pengurus partai politik pengusung calon. “Bukan hanya perebutan jabatan dan mengamankan posisi diri sendiri ketika ganti Gubernur Bali 2018 mendatang. Tetapi memudahkan akses gerbongnya yang lain. Sekarang sudah ada yang ketar-ketir karena di 2018 pasti digilas,” tegas sumber tadi.

Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya —membidangi aparatur negara—, mengatakan, Pilkada serentak terjadi kerawanan. Tak terkecuali Pilgub Bali 2018 paling rawan terjadi gesekan antara masyarakat bahkan birokrat. “Sudah biasa dalam Pilgub itu pasti ada yang punya calon dan pilihan. Tetapi birokrat itu kan ada rambu-rambunya. Kami berharap pejabat Pemprov Bali nanti lebih netral dan pintar-pintar bawa diri,” ujar Tama Tenaya.

Soal adanya pejabat menjadi tim sukses salah satu kandidat, menurut Tama Tenaya, DPRD Bali hanya bisa mengawasi dan melakukan kontrol. Jika ketahuan tidak netral di pilkada, urusan sanksinya ada pada Gubernur dan Sekda selaku pembina aparatur negara dan kepegawaian. “Sekda selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan Gubernur sebagai pembina PNS di daerah. Kami warning tahapan Pilgub Bali ini biarkan berjalan apa adanya, jangan cawe-cawe yang bisa membuat lubang kubur sendiri,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa,  Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ini.

Atas kondisi ini, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun belum bisa dimintai komentar. Saat dihubungi melalui ponselnya ada nada sambung, namun tidak dijawab. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali I Ketut Rochineng ponselnya tidak aktif.

Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra secara terpisah dikonfirmasi menyebutkan belum tahu ada informasi pejabat menjadi tim sukses. Namun menurutnya, PNS/pejabat Pemprov Bali semuanya bekerja dan bertugas di bawah aturan. “Masak ada begitu? Kami belum tahu ada info itu,” kata Dewa Mahendra dihubungi di sela-sela persiapan rapat di Kementerian Luar Negeri terkait dengan kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia dan Bali.

Menurut Dewa Mahendra, kalau pejabatnya punya usaha percetakan dan menerima pesanan pencetakan baliho, bisa saja.

“Kalau ada seperti itu ya beda kasusnya. Bukan tim sukses. PNS Pemprov Bali banyak yang punya usaha. Kan nggak salah orang punya usaha. Kalau terang-terangan menjadi tim sukses, ikut kampanye cuap-cuap pastilah kena sanksi,” kata Dewa Mahendra. *nat

loading...

Komentar