KPU Diminta Proaktif Validasi Data Pemilih
Persoalan e–KTP berpengaruh pada hak warga di Pilkada. Mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih akan berpotensi mendongkrak angka golput.
DENPASAR, NusaBali
Komisi I DPRD Bali meminta KPU Bali dan instansi terkait untuk lebih intensif menyiapkan pelaksanaan Pilkada serentak Juni 2018, khususnya terkait hak pilih warga dalam Pilkada. Sebab saat ini validasi data melalui rekaman kartu tanda penduduk elektronik (e–KTP) sangat diperlukan guna validasi data pemilih, sementara ketersediaan blangko e–KTP masih bermasalah.
Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, mengatakan, e–KTP menjadi sangat penting dalam validasi data pemilih di Pilkada maupun di Pilpres 2019 mendatang. Validasi dan hak pilih warga di Pilkada menjadi isu sentral yang dibahas pemerintah dan DPR.
“KPU Bali dan KPU Kabupaten/Kota kami minta kawal persoalan ini. Setiap pemilu, masalah hak pilih warga jadi persoalan. Warga yang tercecer karena tidak bisa menyalurkan suara di Pilkada bisa menimbulkan masalah, dan terkesan KPU tidak siap,” tegas Tama Tenaya, Sabtu (20/5).
Tama Tenaya mengatakan, salah satu upaya untuk menyukseskan pesta demokrasi (Pilkada) tahun 2018, adalah dengan pemantapan data penduduk terutama penduduk pemilih (wajib pilih). Padahal sekarang ini ada masalah ketersediaan blangko e–KTP secara nasional.
“Kami Komisi I DPRD Bali sampai datangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, mengecek kesiapan masalah validasi kependudukan ini. Kami harap KPU dan pihak terkait juga proaktif,” tandas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ini.
Kata Tama Tenaya, Komisi I mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri soal apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, terkait ketersediaan blangko e-KTP baik secara nasional maupun spesifik untuk Bali, serta kaitannya dengan kesiapan data penduduk dalam mendukung kesuksesan Pilkada Bali pertengahan 2018 mendatang.
“Saat ini ada lima kabupaten dan kota di Bali yang belum tuntas masalah e–KTP. Jadi ini supaya diantisipasi,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini.
Tama Tenaya menyebutkan masalah validasi data kependudukan ini sangat besar dampaknya pada Pilkada. Terutama partisipasi masyarakat. “Jadi bukan hanya partai saja yang berperan dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas, elemen penyelenggara juga harus sigap mengantisipasi masalah validasi pemilih,” tegas Tama Tenaya.
Pengamat politik dan tata pemerintahan Dr Nyoman Subanda secara terpisah menyebutkan, Pilkada serentak 2017 kemarin harus ada evaluasi. “Yang paling rentan menimbulkan masalah hak pilih warga yang terpotong, karena persoalan administrasi kependudukan,” ujar Subanda.
Kata Subanda, mereka yang tidak terdaftar dan tidak masuk dalam validasi data sebagai pemilih berpengaruh terhadap masalah angka golput. “Mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada ini kan berdampak pada suksesnya Pilkada. Berpengaruh dengan angka golput yang tinggi, selain memang ada indikator lain yang membuat angka golput tinggi,” tutur Subanda.
Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi belum bisa dikonfirmasi atas desakan Komisi I DPRD Bali ini. Saat dihubungi melalui ponselnya bernada mailbox. *nat
Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, mengatakan, e–KTP menjadi sangat penting dalam validasi data pemilih di Pilkada maupun di Pilpres 2019 mendatang. Validasi dan hak pilih warga di Pilkada menjadi isu sentral yang dibahas pemerintah dan DPR.
“KPU Bali dan KPU Kabupaten/Kota kami minta kawal persoalan ini. Setiap pemilu, masalah hak pilih warga jadi persoalan. Warga yang tercecer karena tidak bisa menyalurkan suara di Pilkada bisa menimbulkan masalah, dan terkesan KPU tidak siap,” tegas Tama Tenaya, Sabtu (20/5).
Tama Tenaya mengatakan, salah satu upaya untuk menyukseskan pesta demokrasi (Pilkada) tahun 2018, adalah dengan pemantapan data penduduk terutama penduduk pemilih (wajib pilih). Padahal sekarang ini ada masalah ketersediaan blangko e–KTP secara nasional.
“Kami Komisi I DPRD Bali sampai datangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, mengecek kesiapan masalah validasi kependudukan ini. Kami harap KPU dan pihak terkait juga proaktif,” tandas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ini.
Kata Tama Tenaya, Komisi I mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri soal apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, terkait ketersediaan blangko e-KTP baik secara nasional maupun spesifik untuk Bali, serta kaitannya dengan kesiapan data penduduk dalam mendukung kesuksesan Pilkada Bali pertengahan 2018 mendatang.
“Saat ini ada lima kabupaten dan kota di Bali yang belum tuntas masalah e–KTP. Jadi ini supaya diantisipasi,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini.
Tama Tenaya menyebutkan masalah validasi data kependudukan ini sangat besar dampaknya pada Pilkada. Terutama partisipasi masyarakat. “Jadi bukan hanya partai saja yang berperan dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas, elemen penyelenggara juga harus sigap mengantisipasi masalah validasi pemilih,” tegas Tama Tenaya.
Pengamat politik dan tata pemerintahan Dr Nyoman Subanda secara terpisah menyebutkan, Pilkada serentak 2017 kemarin harus ada evaluasi. “Yang paling rentan menimbulkan masalah hak pilih warga yang terpotong, karena persoalan administrasi kependudukan,” ujar Subanda.
Kata Subanda, mereka yang tidak terdaftar dan tidak masuk dalam validasi data sebagai pemilih berpengaruh terhadap masalah angka golput. “Mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada ini kan berdampak pada suksesnya Pilkada. Berpengaruh dengan angka golput yang tinggi, selain memang ada indikator lain yang membuat angka golput tinggi,” tutur Subanda.
Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi belum bisa dikonfirmasi atas desakan Komisi I DPRD Bali ini. Saat dihubungi melalui ponselnya bernada mailbox. *nat
Komentar