Dewan Sayangkan Gagalnya Proses Tender Pembangunan Pasar Badung
Proyek pembangunan Pasar Badung di Jalan Gajah Mada, Denpasar, dipastikan bakal tertunda.
DENPASAR, NusaBali
Proyek yang direncanakan mulai dibangun pada bulan Juni 2017 itu ternyata mengalami gagal tender. Dari 78 kontraktor yang mendaftar, dan 15 kontraktor yang mengajukan penawaran, semuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal itu sangat disayangkan oleh anggota Komisi III DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra.
Menurut Susruta, gagal tender Pasar Badung ini akan melukai perasaan para pedagang yang sudah menanti-nanti pembangunan pasar terbesar di Bali ini. "Pedagang yang sudah terlanjur dijanjikan akan mendapatkan tempatnya kembali sesegera mungkin tentu kecewa. Keinginan pedagang tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen atau janji pemerintah. Tertundanya pembangunan pasar Badung tentu membuat kecewa," ujar Susruta di Denpasar, Senin (15/5).
Politisi Demokrat asal Gerenceng Denpasar ini juga menyayangkan sikap Pemerintah Kota Denpasar yang menjadikan pembangunan Pasar Badung sebagai fokus pembangunan di tahun 2017 ini. Akibatnya hampir seluruh anggaran dikonsentrasikan untuk pembangunan Pasar Badung, dengan mengabaikan proyek-proyek pembangunan lain yang tentunya juga sangat penting untuk pelayanan kepada masyarakat kota Denpasar.
"Sejak awal saya sudah tidak sepakat kalau anggaran hanya difokuskan untuk menggarap Pasar Badung saja. Sementara proyek pembangunan fisik lainnya diabaikan. Akibat anggaran terkonsentrasi hanya di Pasar Badung maka bisa dilihat hingga saat ini hampir tidak adanya pembangunan fisik digarap tahun 2017 ini. Semestinya proyek berjalan beriringan sehingga ketika ada proyek gagal tender maka pembangunan lain tetap masih bisa berjalan. Nah kalau sekarang, Pasar Badung gagal tender, proyek lain tidak ada. Perbaikan jalan tidak ada. Ujung-ujungnya masyarakat jadi korban," ujarnya.
Terkait kondisi tertundanya pembangunan Pasar Badung dengan waktu yang mepet di tahun 2017 ini, Ketua Fraksi Demokrat ini menyarankan agar pembangunan dilaksanakan bertahap atau multiyear. Sehingga pembangunan tetap dilaksanakan meski tidak selesai sepenuhnya. "Mestinya proyek digarap bertahap sehingga pembangunan lebih cepat selesai. Artinya bisa dijalankan pembangunan dasarnya dulu. Kemudian tahap dua atau finishing dilanjutkan tahun berikutnya. Kalau dipaksakan harus selesai dalam satu kali anggaran rasanya tidak mungkin," tandasnya
Berdasarkan informasi terbuka dalam situs Eproc.denpasarkota.go.id, sedikitnya ada 78 kontraktor yang melakukan pendaftaran lelang proyek Pasar Badung. Dari 78 kontraktor tersebut, Pemerintah Kota Denpasar melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Denpasar, telah menetapkan lima besar. Lima kontraktor yang sebelumnya masuk lima besar itu antara lain PT Adhi Karya (Persero) tbk, PT Nindya Karya (persero), PT Amarta Karya (persero), PT Tunas Jaya Sanur, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.
Dari lima besar itu, tercatat pada situs tersebut kontraktor yang melakukan penawaran terendah dan yang sempat disebut-sebut bakal jadi pemenang adalah PT Adhi Karya dengan nilai penawaran Rp. 136.336.552.000. Namun, ternyata dalam proses evaluasi dan verifikasi, PT Adhi Karya pun gugur karena dinyatakan ada beberapa item persyaratan yang tidak sesuai ketentuan terkait Dokumen Pemilihan dan Adendum Dokumen Pemilihan. * cr63
Menurut Susruta, gagal tender Pasar Badung ini akan melukai perasaan para pedagang yang sudah menanti-nanti pembangunan pasar terbesar di Bali ini. "Pedagang yang sudah terlanjur dijanjikan akan mendapatkan tempatnya kembali sesegera mungkin tentu kecewa. Keinginan pedagang tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen atau janji pemerintah. Tertundanya pembangunan pasar Badung tentu membuat kecewa," ujar Susruta di Denpasar, Senin (15/5).
Politisi Demokrat asal Gerenceng Denpasar ini juga menyayangkan sikap Pemerintah Kota Denpasar yang menjadikan pembangunan Pasar Badung sebagai fokus pembangunan di tahun 2017 ini. Akibatnya hampir seluruh anggaran dikonsentrasikan untuk pembangunan Pasar Badung, dengan mengabaikan proyek-proyek pembangunan lain yang tentunya juga sangat penting untuk pelayanan kepada masyarakat kota Denpasar.
"Sejak awal saya sudah tidak sepakat kalau anggaran hanya difokuskan untuk menggarap Pasar Badung saja. Sementara proyek pembangunan fisik lainnya diabaikan. Akibat anggaran terkonsentrasi hanya di Pasar Badung maka bisa dilihat hingga saat ini hampir tidak adanya pembangunan fisik digarap tahun 2017 ini. Semestinya proyek berjalan beriringan sehingga ketika ada proyek gagal tender maka pembangunan lain tetap masih bisa berjalan. Nah kalau sekarang, Pasar Badung gagal tender, proyek lain tidak ada. Perbaikan jalan tidak ada. Ujung-ujungnya masyarakat jadi korban," ujarnya.
Terkait kondisi tertundanya pembangunan Pasar Badung dengan waktu yang mepet di tahun 2017 ini, Ketua Fraksi Demokrat ini menyarankan agar pembangunan dilaksanakan bertahap atau multiyear. Sehingga pembangunan tetap dilaksanakan meski tidak selesai sepenuhnya. "Mestinya proyek digarap bertahap sehingga pembangunan lebih cepat selesai. Artinya bisa dijalankan pembangunan dasarnya dulu. Kemudian tahap dua atau finishing dilanjutkan tahun berikutnya. Kalau dipaksakan harus selesai dalam satu kali anggaran rasanya tidak mungkin," tandasnya
Berdasarkan informasi terbuka dalam situs Eproc.denpasarkota.go.id, sedikitnya ada 78 kontraktor yang melakukan pendaftaran lelang proyek Pasar Badung. Dari 78 kontraktor tersebut, Pemerintah Kota Denpasar melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Denpasar, telah menetapkan lima besar. Lima kontraktor yang sebelumnya masuk lima besar itu antara lain PT Adhi Karya (Persero) tbk, PT Nindya Karya (persero), PT Amarta Karya (persero), PT Tunas Jaya Sanur, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.
Dari lima besar itu, tercatat pada situs tersebut kontraktor yang melakukan penawaran terendah dan yang sempat disebut-sebut bakal jadi pemenang adalah PT Adhi Karya dengan nilai penawaran Rp. 136.336.552.000. Namun, ternyata dalam proses evaluasi dan verifikasi, PT Adhi Karya pun gugur karena dinyatakan ada beberapa item persyaratan yang tidak sesuai ketentuan terkait Dokumen Pemilihan dan Adendum Dokumen Pemilihan. * cr63
Komentar