Shortcut Singaraja-Bedugul Dianggarkan Lewat APBD-P
Pembangunan Shortcut (jalan pintas) Titik 5-6 Jalur Singaraja-Bedugul tepatnya di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng segera digarap.
Bupati Buleleng Sudah Temui Menteri PUPR
SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng pun mulai alokasikan dana pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2017 untuk proyek Shortcut di sepanjang jalur 2,5 kilometer ini.
Kepastian segera digarapnya pembangunan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri ini diperoleh setelah Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochammad Basoeki Hadimoeljono, di Jakarta, Selasa (21/3). Dalam pertemuan itu, Bupati Agus Suradnyana didampingi Kadis PUPR Buleleng, I Ketut Suparta Wijaya.
Bupati Agus Suradnyana menyebutkan, Kementerian PUPR sudah memastikan pengerjaan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri, demi percepatan perimbangan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara. Setelah ada kepastian tersebut, Pemkab Buleleng pun secepatnya akan alokasikan dana pembebasasan lahan melalui APBD Perubahan 2017.
“Saya akan koordinasi dengan rekan-rekan di DPRD Buleleng, agar pembahasan APBD Perubahan 2017 nanti bisa diupayakan awal Juli mendatang. Sebab, kita akan alokasikan dana pembebasan lahan di APBD Perubahan,” ungkap Agus Suradnyana saat dikonfirmasi terkait hasil pertemuan dengan Menteri PUPR, Rabu (22/3).
Menurut Agus Suradnyana, luas lahan yang perlu dibebaskan untuk pembangunan Shortcut ini sekitar 3,2 hektare. Sedangkan nominal biaya pembebasan lahan masih akan dibahas lebih lanjut. “Detail Shortcut Titik 5-6 itu di mana lokasinya, ini masih dimatangkan oleh Kementerian PUPR. Kita hanya siapkan dana pembebasan lahan saja, jumlahnya nanti kita hitung,” terang Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Sementara, Kadis PUPR Buleleng Ketut Suparta Wijaya mengatakan pengujian tekstur tanah di kawasan Desa Wanagiri (sisi selatan) hingga ke Desa Gitgit (sisi utara) sudah dilaksanakan. Termasuk juga penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Sedangkan studi land acquisition resenttlement action plan (LARAP) atau rencana tindakan pengadaan tanah dan pemukiman sedang dimatangkan. “Sudah ada pengujian tekstur tanah di kawasan itu. DED sudah disusun juga, sementarta LARAP sedang dimatangkan,” tandas Suparta Wijaya.
Rencana pembangunan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri sebelumnya sempat ditinjau Menteri PUPR, Mochammad Basoeki Hadimoeljono, pertengahan Januari 2017 lalu. Saat itu Basoeki menyatakan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri menjadi prioritas pembangunan untuk mempercepat pemerataan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara.
“Ya, harus segera dibikin, Buleleng jalannya kan berkelok sempit. Sehingga mobil turis mulai bus wisata susah lewat. Itu kan jalur ekonomi, Denpasar-Singaraja (Via Bedugul, Red). Sekarang orang malas ke Buleleng karena jalannya,” kata Basoeki kala itu.
Menurut Basoeki, saat ini Kementerian PUPR sedang mendesain konstruksi bangunan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri. Desain kontruksi itu menyesuaikan dengan kondisi jalur setempat. “Kita bikin seperti yang di Sumatra Barat. Gradiennya sangat curam, jadi butuh desain yang baik,” katanya.
Sementara itu, DPRD Buleleng sangat mendukung rencana pembangunan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri. Dewan pun dorong eksekutif agar secepatnya ajukan alokasi dana pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2017.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supritana, mengatakan daerah punya kewajiban menyiapkan lahan dalam pembangunan short cut tersebut. Dewan berjanji mendukung upaya Pemkab Buleleng dalam pembebasan lahan. “Kita sudah mengetahui bersama kalau pusat telah memastikan shor tcut dibangun tahun depan. Soal anggaran pembebasahan lahan itu, kami akan dorong dan mengusulkan agar dijadikan program prioritas,” tegas Supriatna di Singaraja, Kamis (23/3).
Supriatna juga mengingatkan Pemkab Buleleng agar segera pendekatan dengan para pemilik lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Shortcut nanti. Sebab dari pengalaman, seringkali muncul masalah ketika pembebasan lahan yang justru menghambat proses pembangunan.
Menurut Supriatna, pemilik lahan perlu diberikan pemahaman terkait dengan tujuan proyek Shortcut demi kepentingan orang banyak dan kesejahtraan masyarakat. Di sisi lain, warga pemilik lahan juga diharapkan tidak menjadikan pembebasan lahannya sebagai kesempatan untuk mengangkat harga tanah jauh dari harga tanah yang dihitung dengan ketentuan yang ada.
“Kalau pendekatan dengan pemilik tanah, itu sudah dilakukan pemerintah. Tapi, kita ingatkan lagi sosialisasi untuk memberikan pengertian, sehingga tahapan pembebasan lahan berjajan dan proyek bisa terlaksana sesuai rencana,” jelas Sekretaris DPC PDIP Buleleng ini. * k19
SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng pun mulai alokasikan dana pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2017 untuk proyek Shortcut di sepanjang jalur 2,5 kilometer ini.
Kepastian segera digarapnya pembangunan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri ini diperoleh setelah Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochammad Basoeki Hadimoeljono, di Jakarta, Selasa (21/3). Dalam pertemuan itu, Bupati Agus Suradnyana didampingi Kadis PUPR Buleleng, I Ketut Suparta Wijaya.
Bupati Agus Suradnyana menyebutkan, Kementerian PUPR sudah memastikan pengerjaan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri, demi percepatan perimbangan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara. Setelah ada kepastian tersebut, Pemkab Buleleng pun secepatnya akan alokasikan dana pembebasasan lahan melalui APBD Perubahan 2017.
“Saya akan koordinasi dengan rekan-rekan di DPRD Buleleng, agar pembahasan APBD Perubahan 2017 nanti bisa diupayakan awal Juli mendatang. Sebab, kita akan alokasikan dana pembebasan lahan di APBD Perubahan,” ungkap Agus Suradnyana saat dikonfirmasi terkait hasil pertemuan dengan Menteri PUPR, Rabu (22/3).
Menurut Agus Suradnyana, luas lahan yang perlu dibebaskan untuk pembangunan Shortcut ini sekitar 3,2 hektare. Sedangkan nominal biaya pembebasan lahan masih akan dibahas lebih lanjut. “Detail Shortcut Titik 5-6 itu di mana lokasinya, ini masih dimatangkan oleh Kementerian PUPR. Kita hanya siapkan dana pembebasan lahan saja, jumlahnya nanti kita hitung,” terang Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Sementara, Kadis PUPR Buleleng Ketut Suparta Wijaya mengatakan pengujian tekstur tanah di kawasan Desa Wanagiri (sisi selatan) hingga ke Desa Gitgit (sisi utara) sudah dilaksanakan. Termasuk juga penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Sedangkan studi land acquisition resenttlement action plan (LARAP) atau rencana tindakan pengadaan tanah dan pemukiman sedang dimatangkan. “Sudah ada pengujian tekstur tanah di kawasan itu. DED sudah disusun juga, sementarta LARAP sedang dimatangkan,” tandas Suparta Wijaya.
Rencana pembangunan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri sebelumnya sempat ditinjau Menteri PUPR, Mochammad Basoeki Hadimoeljono, pertengahan Januari 2017 lalu. Saat itu Basoeki menyatakan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri menjadi prioritas pembangunan untuk mempercepat pemerataan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara.
“Ya, harus segera dibikin, Buleleng jalannya kan berkelok sempit. Sehingga mobil turis mulai bus wisata susah lewat. Itu kan jalur ekonomi, Denpasar-Singaraja (Via Bedugul, Red). Sekarang orang malas ke Buleleng karena jalannya,” kata Basoeki kala itu.
Menurut Basoeki, saat ini Kementerian PUPR sedang mendesain konstruksi bangunan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri. Desain kontruksi itu menyesuaikan dengan kondisi jalur setempat. “Kita bikin seperti yang di Sumatra Barat. Gradiennya sangat curam, jadi butuh desain yang baik,” katanya.
Sementara itu, DPRD Buleleng sangat mendukung rencana pembangunan Shortcut Titik 5-6 Desa Wanagiri. Dewan pun dorong eksekutif agar secepatnya ajukan alokasi dana pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2017.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supritana, mengatakan daerah punya kewajiban menyiapkan lahan dalam pembangunan short cut tersebut. Dewan berjanji mendukung upaya Pemkab Buleleng dalam pembebasan lahan. “Kita sudah mengetahui bersama kalau pusat telah memastikan shor tcut dibangun tahun depan. Soal anggaran pembebasahan lahan itu, kami akan dorong dan mengusulkan agar dijadikan program prioritas,” tegas Supriatna di Singaraja, Kamis (23/3).
Supriatna juga mengingatkan Pemkab Buleleng agar segera pendekatan dengan para pemilik lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Shortcut nanti. Sebab dari pengalaman, seringkali muncul masalah ketika pembebasan lahan yang justru menghambat proses pembangunan.
Menurut Supriatna, pemilik lahan perlu diberikan pemahaman terkait dengan tujuan proyek Shortcut demi kepentingan orang banyak dan kesejahtraan masyarakat. Di sisi lain, warga pemilik lahan juga diharapkan tidak menjadikan pembebasan lahannya sebagai kesempatan untuk mengangkat harga tanah jauh dari harga tanah yang dihitung dengan ketentuan yang ada.
“Kalau pendekatan dengan pemilik tanah, itu sudah dilakukan pemerintah. Tapi, kita ingatkan lagi sosialisasi untuk memberikan pengertian, sehingga tahapan pembebasan lahan berjajan dan proyek bisa terlaksana sesuai rencana,” jelas Sekretaris DPC PDIP Buleleng ini. * k19
Komentar